Ternate, SerambiTimur — Koordinator Keluarga Korban Banjir Rua, Samsudin Senen SE, MSi, menuding Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkim) berkonspirasi dengan Kepala Kelurahan Rua dalam memanipulasi data korban banjir. Samsudin menyebutkan, dalam Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Wali Kota Ternate, banyak warga yang tidak terdampak banjir justru terakomodir, termasuk rumah yang tidak mengalami kerusakan, bahkan ada satu rumah yang tercatat tiga Kepala Keluarga (KK) dalam data relokasi.
“Nama-nama dalam SK Wali Kota tersebut mayoritas tidak terdampak, sementara korban sebenarnya tidak diakomodir. Rumah Kepala Kelurahan Rua juga masuk dalam SK dan dinyatakan rusak ringan, padahal tidak terdampak sama sekali,” kata Samsudin.
Samsudin menegaskan bahwa keluarga korban banjir yang kehilangan rumah, kerabat, dan harta benda menolak keputusan relokasi yang dianggap tidak tepat sasaran. Mereka meminta agar rumah-rumah korban yang rusak direhabilitasi, bukan direlokasi.
Ia juga mengancam akan menutup jalur air yang dibuka oleh pemerintah di atas lahan bersertifikat milik korban, karena Pemkot Ternate tidak mengakomodir tuntutan mereka. “Jika data ini tidak diperbaiki, kami akan menutup jalur air dan biarkan mereka membuka jalur baru melalui rumah-rumah yang tidak rusak tapi masuk relokasi akibat konspirasi lurah dan Dinas Perkim,” ujarnya.
Samsudin telah melaporkan masalah ini kepada Irene Roba, yang mendampingi menteri saat mengunjungi lokasi, dan menegaskan bahwa jika permintaan korban tidak dipenuhi, mereka akan menuduh pemerintah telah membohongi korban sebenarnya.
“Kami sangat kecewa, bencana ini dijadikan proyek tanpa memikirkan rasa kemanusiaan. Bantuan seharusnya diberikan kepada yang berhak, bukan kepada orang yang tidak terdampak namun menikmati penderitaan korban,” pungkasnya.
Samsudin meminta agar Wali Kota Ternate segera turun tangan untuk menindaklanjuti masalah ini dengan bijak, demi keadilan bagi korban sebenarnya.
Tinggalkan Balasan