TERNATE, SerambiTimur — Baru dilantik dan resmi menjalankan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy langsung menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Roberthus saat dikonfirmasi awak media di Ternate, Kamis (13/8/2026), sesaat setelah tiba di Maluku Utara untuk menjalankan amanat barunya.
Menurut Roberthus, pengawasan kejaksaan tidak hanya menyasar proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah, tetapi juga berbagai program pembangunan yang mendapatkan dukungan maupun bantuan dari pemerintah pusat.
“Guna mendukung program pembangunan di Maluku Utara, kami pastikan setiap kegiatan pembangunan — baik yang menggunakan anggaran daerah maupun bantuan dari pemerintah pusat — dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat biaya. Semuanya harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Roberthus.
Ia menekankan, setiap pembangunan yang menggunakan uang negara harus berorientasi pada kepentingan dan kemanfaatan masyarakat. Karena itu, penggunaan anggaran harus dipastikan sesuai dengan tujuan serta peruntukan yang telah ditetapkan.
Roberthus juga menyinggung masih adanya sejumlah persoalan dan tunggakan dalam proses pembangunan di Maluku Utara. Meski belum mengungkap secara rinci proyek maupun persoalan yang dimaksud, ia memastikan proses penanganannya sedang berjalan.
Ia menyatakan, perkembangan dan hasil akhir penanganan persoalan tersebut akan diketahui publik pada waktunya.
“Mengenai tunggakan-tunggakan dalam proses pembangunan yang ada saat ini, nanti rekan-rekan media akan mengetahui sendiri bagaimana proses akhirnya,” ujarnya.
Roberthus Melchisedek Tacoy sebelumnya resmi dilantik oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai Kajati Maluku Utara, menggantikan Sufari yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut.
Kedatangan Roberthus di Ternate pada Kamis pagi disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku Utara maupun Kota Ternate.
Sebagai bagian dari penyambutan, Roberthus juga menjalani prosesi adat Joko Kaha atau injak tanah, sebuah tradisi penyambutan bagi tokoh yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Maluku Utara.
Memulai tugasnya sebagai pimpinan baru Kejati Maluku Utara, Roberthus menempatkan pengawalan pembangunan dan pengawasan pengelolaan keuangan negara sebagai salah satu fokus utama kejaksaan.
Ia menegaskan, setiap rupiah uang negara yang dikelola dalam pembangunan harus digunakan secara taat aturan, tepat sasaran, dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
