TERNATE, Serambitimur.id — Mewujudkan potensi laut sebagai kekayaan utama daerah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara semakin mempercepat pembangunan kawasan perikanan terintegrasi. Langkah nyata diwujudkan lewat pengembangan Program Kampung Nelayan Merah Putih, menjadi ujung tombak penerapan konsep ekonomi biru di seluruh wilayah kepulauan ini.
Rencana dan kemajuan signifikan ini disampaikan langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke‑53 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang digelar di Ternate, Kamis 11 Juni 2026.
Salah satu catatan paling membanggakan adalah perluasan jangkauan program: dari hanya 6 lokasi pada tahun sebelumnya, kini jumlah Kampung Nelayan Merah Putih meningkat tajam mencapai 30 lokasi di tahun 2026. Pengembangan ini tidak sekadar menambah jumlah titik, melainkan mengubah pola kerja sektor perikanan — dari yang dulunya hanya berpusat pada penangkapan, kini bergerak membangun sistem rantai pasokan utuh, terpadu mulai dari hulu hingga ke hilir.
Sherly menjelaskan, setiap kawasan yang ditetapkan akan dibekali fasilitas penunjang lengkap agar nelayan tidak lagi dirugikan akibat keterbatasan sarana. Di setiap lokasi akan tersedia: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage berkapasitas 10 ton, serta pabrik es berdaya tampung 3 ton.
“Dengan adanya sarana ini, hasil tangkapan tetap terjaga kesegarannya lebih lama. Dampaknya langsung terasa: kualitas ikan terjaga, dan harga yang diterima nelayan di tingkat dasar bisa lebih stabil serta terhindar dari penekanan harga sepihak,” tegas Sherly.
Pemerintah juga tidak berhenti pada penyediaan fasilitas fisik. Di setiap kawasan, disiapkan pula peran khusus pihak penyerap hasil atau off‑taker, guna menjamin saluran pemasaran yang berkelanjutan dan pasti bagi seluruh produk nelayan.
Menyempurnakan akses menuju pusat produksi, Gubernur telah memberikan arahan tegas kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan wilayah pesisir dengan pusat kota maupun pelabuhan utama. Perbaikan konektivitas dinilai sangat krusial guna memangkas biaya angkut, mempercepat waktu distribusi, sekaligus membuka akses pasar yang jauh lebih luas bagi masyarakat pesisir.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HNSI, Herman Herry, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas berbagai langkah pembangunan sektor kelautan yang dijalankan pemerintah provinsi. Mengambil tema peringatan kali ini — “HNSI Jaga Laut untuk Ekonomi Biru” — Herman menegaskan organisasi nelayan siap berdiri sejajar sebagai mitra strategis pemerintah. Fokus utamanya: mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan sekaligus menjamin pengelolaan kekayaan laut yang tetap terjaga keberlanjutannya.
Sebagai pembuka rangkaian acara puncak, semangat menjaga sumber daya laut sudah ditunjukkan lebih awal melalui Gerakan Nasional Bersih Laut. Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan komunitas lingkungan Pandawara Group di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. Langkah ini menjadi simbol nyata kolaborasi erat antara pemerintah, organisasi nelayan, dan masyarakat peduli lingkungan — menyadari bahwa laut yang bersih dan lestari adalah pondasi mutlak bagi keberhasilan ekonomi biru di Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan