HALTIM, Serambitimur.id – Dukungan terhadap percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat berjalan beriringan dengan kewajiban menjaga kelestarian alam. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, saat membuka secara resmi Konsultasi Publik Rencana Pengembangan Kawasan Industri Buli beserta fasilitas pendukungnya oleh PT Feni Haltim di Jakarta, Rabu (29/7).
Kegiatan yang menjadi wadah dialog terbuka ini dihadiri langsung oleh tokoh adat, tokoh agama, Camat, Kepala Desa, serta perwakilan masyarakat dari Kecamatan Maba dan Kecamatan Kota Maba yang wilayahnya berada di lingkungan terdampak rencana pengembangan tersebut.
Mewakili Bupati Halmahera Timur, Ricky menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Ia berharap kehadiran kawasan industri ini mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, membuka peluang kerja yang luas, serta mengangkat taraf hidup masyarakat di Bumi Tanjung Bata.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kemajuan tidak boleh diraih dengan mengorbankan masa depan alam. Pembangunan harus tetap berlandaskan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan ketat terhadap seluruh peraturan perlindungan lingkungan yang berlaku.
“Kami sepenuhnya mendukung rencana pengembangan Kawasan Industri Buli. Namun, kami menekankan agar PT Feni Haltim benar-benar memperhatikan dengan saksama revisi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL sebagai landasan utama pelaksanaannya,” tegas Ricky.
Ia merinci sejumlah hal krusial yang harus mendapat perhatian mendalam dalam penyempurnaan dokumen tersebut: pengelolaan sumber daya air baku yang tidak boleh mengurangi hak kebutuhan warga, sistem pengolahan limbah dan sampah yang memenuhi standar kesehatan lingkungan tertinggi, serta perlindungan mutlak terhadap kawasan hutan bakau/mangrove yang menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.
“Keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian alam adalah komitmen yang tidak bisa ditawar. Agar investasi ini membawa manfaat abadi, bukan keuntungan sesaat yang merugikan generasi mendatang,” ujarnya menegaskan.
Di kesempatan itu, Ricky juga menyampaikan apresiasi terselenggaranya konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kehadiran Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara serta Dinas Lingkungan Hidup menjadi bukti proses yang transparan dan bertanggung jawab.
“Semoga ruang dialog ini menjembatani seluruh aspirasi masyarakat, harapan pemerintah, dan rencana perusahaan. Sehingga terwujudlah pembangunan yang nyata memberi manfaat bagi rakyat Halmahera Timur, sekaligus tetap menjaga kelestarian alam yang menjadi warisan berharga kita semua,” pungkas Ricky.
