TERNATE, Serambitimur.id – Kemajuan pembangunan tak hanya bergantung pada anggaran dan rencana yang indah, melainkan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara terbuka menyampaikan temuan penting: masih terdapat celah mendasar pada kemampuan teknis Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Malut yang belum sepenuhnya siap menjawab tantangan nyata di lapangan.
Pengakuan sekaligus evaluasi jujur ini disampaikan Sherly saat membuka Forum Penyelarasan Pelatihan Dasar bagi 317 Calon Pegawai Negeri Sipil di Bela Hotel, Ternate, Rabu (29/7/2026). Kegiatan bertema “Membangun Profil Daerah yang Adaptif” merupakan hasil kerja sama erat antara BPSDM, BKD, dan Biro Organisasi Setda Maluku Utara.
Berdasarkan hasil pemantauan dan wawancara yang dilakukannya, Gubernur menemukan fakta bahwa banyak aparatur belum ditempatkan sesuai keahlian aslinya, sementara kemampuan teknis yang dimiliki masih bersifat umum dan belum spesifik menyelesaikan masalah pembangunan.
“Pemerintah itu ibarat sebuah kapal besar, sedangkan ASN adalah mesin yang menggerakkannya. Jika mesinnya belum cukup kuat dan cakap, kapal sulit berlayar cepat ke tujuan yang diinginkan. Salah satu kekurangan kita saat ini adalah keahlian teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan rakyat,” ujar Sherly dengan perumpamaan yang lugas.
Ia menyoroti fakta bahwa banyak lulusan terbaik di bidang pertanian maupun kelautan pun belum memiliki spesialisasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan teknis pemerintahan di lapangan.
“Rata-rata kemampuan yang dimiliki masih bersifat umum. Padahal kita membutuhkan keahlian yang spesifik dan terukur untuk memecahkan masalah nyata di wilayah kita,” tegasnya kembali.
Oleh karena itu, forum ini bertujuan menyelaraskan arah pengembangan kompetensi antara BKN, LAN, BKD, dan BPSDM agar pelatihan yang diberikan benar-benar melahirkan aparatur yang dibutuhkan daerah, bukan sekadar memenuhi syarat administrasi.
Sherly meminta BPSDM Maluku Utara mengubah pola pikir kerja: tidak lagi sekadar mencatat jumlah pelatihan yang diselenggarakan, melainkan memastikan setiap pelatihan melahirkan solusi nyata.
“BPSDM tidak boleh hanya berbangga banyaknya diklat yang digelar, tetapi harus menjadi lembaga yang mampu menjawab: ‘apakah setelah ini mereka mampu menyelesaikan masalah di Maluku Utara?'” tandasnya.
Gubernur pun mengapresiasi dukungan penuh Badan Kepegawaian Negara yang sejak tahun 2025 mendampingi daerah menerapkan sistem manajemen talenta yang tepat sasaran.
Lebih jauh lagi, Sherly menaruh harapan besar agar Maluku Utara kelak menjadi pusat rujukan pengembangan aparatur se-Indonesia Timur. Dengan karakteristik wilayah kepulauan yang unik, ia yakin daerah ini layak menjadi model pelatihan bagi daerah lain yang memiliki tantangan serupa.
“Cita-cita saya menjadikan Maluku Utara sebagai pusat pelatihan atau training center bagi seluruh Indonesia Timur. Bukan hanya mencetak ASN untuk kita sendiri, tapi menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya berharap.
Acara tersebut juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Maluku Utara dengan PT Taspen terkait penyediaan jaminan dan perlindungan asuransi bagi para ASN. Selanjutnya kegiatan berlanjut dengan diskusi terbuka yang menghadirkan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Kepala LAN Muhammad Taufik, serta Sekda Malut Samsuddin Abdul Kadir. Turut hadir Wakil Gubernur Sarbin Sehe, para Bupati dan Wali Kota se-Maluku Utara, serta jajaran pimpinan perangkat daerah.
