SOFIFI, SerambiTimur- Pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih Maluku Utara sebagai daerah rujukan untuk bertukar pengalaman dalam pengelolaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Ternate, Selasa (8/9/2026), dengan fokus pada tata kelola, ketepatan sasaran, hingga mekanisme pelaksanaan pembangunan rumah layak huni.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pemda VVIP Bandara Sultan Baabullah dan diterima langsung oleh Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir. Ia didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (Perkim) Maluku Utara, Musrifa Alhadar, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait.
Rombongan Pemprov Jawa Timur dipimpin Sekretaris Dinas Perkim dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Firta Riyanti, bersama tim lintas bidang yang menangani pengelolaan perumahan, penanganan kawasan kumuh, rumah swadaya hingga bidang keuangan.
Komposisi rombongan tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov Jawa Timur dalam mempelajari tata kelola program perumahan secara menyeluruh, terutama dalam menghadapi perubahan mekanisme pembiayaan dan pelaksanaan program RTLH.
Berkejaran dengan Waktu
Kunjungan Pemprov Jawa Timur dilatarbelakangi kebutuhan untuk segera menyesuaikan pola pengelolaan program RTLH. Selama bertahun-tahun, pembangunan RTLH di Jawa Timur banyak dilaksanakan melalui skema hibah dan kerja sama dengan TNI. Sejak 2009, skema tersebut telah menghasilkan lebih dari 254 ribu unit rumah.
Namun, seiring perubahan kebijakan, capaian tersebut tidak lagi dapat dicatat sebagai hasil langsung dari pengelolaan anggaran daerah. Pemprov Jawa Timur kini harus mulai melaksanakan program secara mandiri menggunakan dana APBD dengan mekanisme, prosedur, dan tata kelola yang baru.
“Kami datang ke sini dalam rangka bergegas dan belajar,” ujar Firta.
Kebutuhan tersebut semakin mendesak setelah dalam Perubahan APBD tahun ini, Jawa Timur memperoleh alokasi pembangunan 500 unit RTLH, sementara waktu pelaksanaan yang tersisa hanya sekitar satu bulan.
Tantangan pada tahun depan juga tidak kalah besar. Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan target pembangunan 3.000 unit rumah, meski penyusunan rencana kerja pembangunan daerah telah resmi ditutup.
Dalam kondisi tersebut, Maluku Utara dinilai memiliki pengalaman yang dapat menjadi rujukan. Pada 2025, Maluku Utara berhasil membangun 700 unit rumah layak huni. Jumlah tersebut meningkat menjadi 1.200 unit pada tahun berjalan.
Melalui kunjungan ini, Firta dan tim ingin mempelajari bagaimana pemerintah daerah mengelola data penerima bantuan, menyusun aturan dan mekanisme kerja, memastikan ketepatan sasaran, serta mempercepat pelaksanaan program tanpa mengabaikan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.
Ketepatan Data Jadi Tantangan
Dalam pertemuan tersebut, Sekprov Maluku Utara Samsuddin A. Kadir menjelaskan bahwa keberhasilan program perumahan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk dalam pembagian peran dan pembiayaan.
Menurutnya, salah satu tantangan utama berada pada tahap paling mendasar, yakni memastikan masyarakat yang menerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria.
Samsuddin menjelaskan, pemerintah menggunakan Data Terpadu Sosio-Ekonomi Nasional (DTSN) dan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran penerima bantuan.
Di Maluku Utara, batas penerima bantuan ditetapkan hingga desil keempat. Sistem tersebut juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melengkapi dan memperbarui data secara mandiri setiap tiga bulan.
“Dinamika ini membuat data terus bergerak. Kami mencatat adanya penambahan sekitar 3.000 warga yang masuk kategori kelompok miskin baru,” ungkap Samsuddin.
Meski demikian, menurut Samsuddin, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari pencapaian angka atau statistik.
“Fokus utama kami bukan sekadar mengejar angka desil atau statistik semata. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan rumah yang layak sekaligus didorong agar taraf ekonominya semakin membaik,” tegasnya.
Bukan Sekadar Studi Tiru
Pertemuan antara kedua pemerintah provinsi tersebut tidak berlangsung satu arah. Selain mempelajari pengalaman Maluku Utara dalam mempercepat pembangunan dan memastikan ketepatan sasaran, Pemprov Jawa Timur turut berbagi pengalaman dalam penanganan kawasan kumuh yang telah mereka jalankan secara intensif selama dua tahun terakhir.
Pertukaran pengalaman itu menjadikan pertemuan tersebut bukan sekadar studi tiru, melainkan ruang berbagi praktik dan pengalaman antara dua provinsi dengan karakter wilayah yang berbeda.
Keduanya memiliki tantangan masing-masing, namun memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan rumah yang dibangun benar-benar menjadi tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat.
Di sela pembahasan teknis, Samsuddin juga memperkenalkan sejarah dan identitas Maluku Utara kepada rombongan Jawa Timur. Ia menjelaskan akar budaya Moloku Kie Raha serta sejarah empat kesultanan besar, yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo, yang menjadi bagian penting dari sejarah, tata kelola, serta kehidupan masyarakat Maluku Utara.
Samsuddin juga menjelaskan keunikan penamaan sejumlah wilayah di Maluku Utara yang banyak menggunakan arah mata angin. Menurutnya, penamaan tersebut bukan sekadar penanda lokasi, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga identitas suku, bahasa, dan kekayaan budaya masyarakat yang beragam.
Bagi rombongan Jawa Timur, kunjungan tersebut akhirnya tidak hanya menghasilkan catatan mengenai tata kelola anggaran, pendataan penerima bantuan, dan percepatan pembangunan. Lebih dari itu, mereka juga mendapatkan gambaran mengenai Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan yang kaya sejarah dan budaya, sekaligus memiliki tantangan pembangunan yang khas.
Pada akhirnya, pembangunan rumah layak huni bukan semata persoalan jumlah unit yang berhasil diselesaikan. Di balik angka 500, 1.200, maupun 3.000 unit, terdapat tanggung jawab untuk memastikan setiap keluarga memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman sebagai pijakan menuju kehidupan yang lebih baik. (*)
