Menu

Mode Gelap

Ternate · 13 Agu 2024 05:16 WIT ·

DPRD Ternate Pertanyakan Rasionalisasi PAD yang Baru Capai 37%


 DPRD Ternate Pertanyakan Rasionalisasi PAD yang Baru Capai 37% Perbesar

Ternate, SerambiTimur – DPRD Kota Ternate mengkritisi rasionalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai 37 persen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Bapelitbangda, Kepala BPKAD, dan Kepala Dinas PUPR pada Senin (12/8).

Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy, mengungkapkan bahwa rencana rasionalisasi anggaran tahun 2024 oleh Pemkot diketahui setelah adanya pemberitaan di media. Ia mempertanyakan urgensi rasionalisasi ini, terutama karena proses APBD tahun 2024 sudah berada di pertengahan tahun, namun tidak ada komunikasi langsung dengan DPRD.

“Kami paham kondisi keuangan, terutama terkait target PAD yang baru mencapai 37 persen, dan sektor lainnya juga mengalami hal yang sama. Ini menjadi alasan munculnya rencana rasionalisasi anggaran,” jelas Muhajirin.

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pembahasan APBD Perubahan akan dilakukan dalam waktu dekat, dan hal ini harus segera dibicarakan dalam forum resmi tanpa diskusi di luar rapat.

DPRD juga menanyakan rencana refocusing anggaran, yang meski baru direncanakan, memungkinkan adanya rasionalisasi dalam APBD Perubahan. Muhajirin menegaskan bahwa dalam rapat berikut, DPRD akan membahas hal ini bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Wali Kota, untuk memastikan OPD pengelola pendapatan bekerja sesuai target.

“Jika OPD tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka harus ada evaluasi dari kepala daerah. Jangan dibiarkan begitu saja tanpa tindakan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Ternate, Abdullah M. Hi Saleh, menjelaskan bahwa rencana rasionalisasi belanja ini muncul karena proyeksi pendapatan dalam 6 bulan ke depan diperkirakan tidak akan mencapai target. Hingga saat ini, realisasi PAD baru mencapai 37,75 persen.

“Harapan kami tentu bisa mencapai 100 persen, tetapi realistisnya, ini cukup sulit,” ungkap Abdullah.

Ia menambahkan bahwa program-program lain tidak dibatalkan, tetapi akan mengalami rasionalisasi belanja. “Kita akan lihat kondisi keuangan. Jika memungkinkan, program tetap dilaksanakan, jika tidak, akan ditunda,” tutupnya.

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Implementasi Perpres 46, Pergub 31 Perkuat Peran BPBJ sebagai UKPBJ Pemprov Malut

21 Juli 2026 - 18:13 WIT

Lebih dari Sekadar Nonton Bareng: Rumah Ko Nas Menjadi Rumah Persaudaraan di Malam Final Piala Dunia

20 Juli 2026 - 11:13 WIT

Ketua IMI Maluku Utara Luruskan Polemik Dana Sertifikasi Juri: Surat untuk M. Sabri Albaar Bersifat Internal

18 Juli 2026 - 14:35 WIT

Mundur dari IMI, Sabri Albaar Pertanyakan Tagihan Rp5 Juta

18 Juli 2026 - 11:16 WIT

IESPA Pusat Sambangi Ternate, Maluku Utara Masuk Prioritas Esports Nasional

18 Juli 2026 - 10:42 WIT

Sherly Ajak Fatayat NU Jadi Motor Penggerak Ekonomi Maluku Utara

17 Juli 2026 - 11:37 WIT

Trending di Ternate