SOFIFI, SerambiTimur – Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda terus mengembangkan program pembangunan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan rumah layak huni, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Melalui kolaborasi lintas instansi, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Maluku Utara, Musrifah Alhadar, mengatakan pendekatan yang diterapkan pemerintah berangkat dari semangat pemberdayaan, bukan sekadar memberikan bantuan.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin memberi label ketidakmampuan kepada masyarakat, tetapi hadir untuk membuka akses dan memperkuat potensi yang dimiliki setiap keluarga.
Salah satu bentuk sinergi tersebut dilakukan dengan menyelaraskan data keluarga yang memiliki anak bersekolah di Sekolah Rakyat, namun masih tinggal di rumah yang belum layak huni.
“Banyak orang tua yang memiliki anak bersekolah di Sekolah Rakyat namun tinggal di bangunan yang belum layak. Atas informasi yang masuk, Dinas Perkim bergerak untuk membangun dan memperbaiki hunian mereka agar layak ditempati,” ujar Musrifah.
Program tersebut telah direalisasikan di sejumlah wilayah. Pada 2025, rumah orang tua siswa di Kelurahan Jan telah selesai dibangun. Program serupa juga menyasar dua keluarga di Kelurahan Ngade, serta warga di Kelurahan Sulamadaha yang memperoleh bantuan perbaikan rumah.
Selain itu, Disperkim juga bersinergi dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat untuk membantu keluarga siswa Sekolah Rakyat yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
Tak hanya memperbaiki tempat tinggal, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial.
Melalui Sentra Wasana Bahagia di Kalumata, para orang tua penerima manfaat memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan modal usaha agar mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara mandiri.
“Inilah pola yang menjadi cita-cita Ibu Gubernur. Kami tidak ingin memberikan rumah bagus namun orang tuanya tetap bingung mencari nafkah. Maka dari itu, rumah diperbaiki, anak terjamin pendidikannya, dan orang tua diberi modal usaha agar bisa bergerak mandiri,” tegas Musrifah.
Ia menambahkan, bantuan yang diberikan pemerintah diharapkan menjadi titik awal bagi masyarakat untuk bangkit, bukan menciptakan ketergantungan.
“Jangan jadikan bantuan ini sebagai segalanya yang membuat kita terlena. Pemerintah telah membuka jalan dan memberikan sarana. Kini giliran kita untuk bangkit, bekerja keras, menjaga rumah yang telah dibangun, serta memanfaatkan modal usaha sebaik-baiknya demi masa depan keluarga yang lebih baik,” katanya.
Di sisi lain, kebutuhan pendidikan anak-anak yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat juga telah dijamin sepenuhnya oleh negara. Mulai dari seragam, buku, perlengkapan belajar, komputer atau laptop, fasilitas asrama, hingga tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai standar.
Layanan kesehatan, pola makan yang teratur, serta pendampingan ibadah juga menjadi bagian dari sistem pendidikan di Sekolah Rakyat. Orang tua pun diberikan keleluasaan untuk mengunjungi anak-anak mereka sehingga hubungan keluarga tetap terjaga.
Menurut Musrifah, seluruh program tersebut merupakan satu rangkaian kebijakan yang saling melengkapi. Pemerintah ingin memastikan anak-anak dapat belajar dengan tenang di lingkungan yang layak, sementara orang tua memiliki kesempatan memperkuat kondisi ekonomi keluarga.
Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pembangunan tidak hanya menghasilkan rumah yang lebih baik, tetapi juga melahirkan keluarga yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera sebagai fondasi menuju kemajuan Maluku Utara yang berkeadilan.
