TERNATE, SerambiTimur- Pengembangan sawah baru seluas 10.000 hektare yang disiapkan pemerintah pusat untuk Maluku Utara kini berada di persimpangan. Dari target tersebut, baru sekitar 2.500 hektare yang dinyatakan layak berdasarkan hasil Survei Investigasi dan Desain (SID). Jika kekurangan data tidak segera dilengkapi, sebanyak 7.500 hektare berpotensi hangus, sekaligus menghilangkan peluang besar memperkuat ketahanan pangan daerah.
Karena itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meminta seluruh bupati bersama pemerintah desa bergerak cepat melakukan verifikasi ulang terhadap usulan lahan yang telah diajukan ke Kementerian Pertanian. Menurutnya, pemerintah daerah hanya memiliki waktu sekitar satu bulan untuk melengkapi seluruh persyaratan.
Pesan tersebut disampaikan Sherly saat membuka Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lapangan Perikanan Bastiong, Kota Ternate, Rabu (5/8/2026).
Seminar nasional itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo, jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota, serta ratusan kepala desa se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Sherly menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Pertemuan itu menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa agar seluruh program nasional dapat dipahami dan dijalankan secara utuh tanpa menimbulkan perbedaan informasi di tengah masyarakat.
“Harapannya, Bupati, Wali Kota, dan Kepala Desa yang hadir dapat kembali ke daerah masing-masing dan menjelaskan program ini dengan benar. Jangan sampai informasi yang diterima masyarakat berbeda atau terdistorsi,” ujar Sherly.
Selain membahas program ketahanan pangan, Gubernur juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan desa melalui rencana dukungan pengembangan usaha desa senilai Rp2,5 miliar untuk setiap desa.
Menurut Sherly, besarnya dana tersebut harus dibarengi dengan perencanaan yang matang agar benar-benar mampu menggerakkan ekonomi desa secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun di balik peluang tersebut, Sherly mengingatkan adanya tantangan serius pada program strategis cetak sawah baru. Pemerintah pusat telah mengalokasikan target pembukaan lahan sawah seluas 10.000 hektare bagi Maluku Utara. Akan tetapi, hasil verifikasi SID yang dilakukan bersama tim Universitas Gadjah Mada menunjukkan baru sekitar 2.500 hektare yang memenuhi kriteria.
Artinya, masih terdapat sekitar 7.500 hektare yang harus segera diverifikasi dan dilengkapi datanya agar kuota tersebut tidak dialihkan ke daerah lain.
“Jika tidak segera diperbaiki, kita berpotensi kehilangan kuota seluas 7.500 hektare. Padahal, saat ini kemampuan produksi beras kita baru memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan daerah. Selebihnya masih harus didatangkan dari luar provinsi sehingga harga menjadi lebih mahal karena biaya pengiriman,” jelas Sherly.
Atas kondisi tersebut, Sherly meminta seluruh pemerintah kabupaten segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memeriksa kembali seluruh usulan lahan yang telah disampaikan ke Kementerian Pertanian.
Ia menegaskan, kesempatan untuk melengkapi data hanya tersisa sekitar satu bulan.
“Satu bulan lagi kesempatan ini akan ditutup. Saya mohon kepada seluruh Bupati, mari kita periksa dan perbaiki bersama. Jangan sampai peluang besar ini hilang hanya karena data yang belum lengkap dan akurat,” tegasnya.
Bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, program cetak sawah baru bukan sekadar mengejar target luasan lahan. Program ini menjadi bagian dari strategi besar membangun kemandirian pangan daerah.
Semakin luas sawah yang berhasil dibuka dan dikelola, semakin kecil ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan beras dari luar daerah. Pada akhirnya, langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di Bumi Kie Raha.
