SOFIFI, SerambiTimur — Setelah 26 tahun Provinsi Maluku Utara berdiri, pembangunan jalan lingkar Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, hingga kini belum juga tersambung secara utuh.
Kondisi tersebut mendorong Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengajak PT Harita Nickel untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam mempercepat pembangunan jalan yang dinilai vital bagi mobilitas dan keselamatan masyarakat Obi.
Ajakan itu disampaikan Sherly dalam Forum Temu Sinergi Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama jajaran manajemen Harita Nickel di Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Kamis (27/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Utama Harita Nickel Roy Arman Arfandy, Komisaris Utama Donal J Hermanus, serta perwakilan manajemen Christina Lim. Dari Pemprov Maluku Utara hadir Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Sherly mengatakan pemerintah provinsi telah mulai mengambil langkah konkret untuk mempercepat pembangunan jalan lingkar Obi. Tahun ini, Pemprov Maluku Utara mengalokasikan pembangunan sekitar 10 kilometer jalan.
Mulai tahun depan, target tersebut akan ditingkatkan menjadi 15 kilometer per tahun. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan dapat berkontribusi sekitar 10 kilometer setiap tahun.
Sementara itu, Sherly meminta Harita Nickel mengambil bagian dengan membangun sekitar lima kilometer jalan per tahun.
Menurutnya, jika seluruh pihak menjalankan peran masing-masing secara konsisten, pembangunan jalan lingkar Obi dapat dipercepat secara signifikan.
“Jika kita berbagi peran — Harita lima kilometer, kabupaten sepuluh, provinsi lima belas — itu sudah 40 kilometer per tahun. Total jalan lingkar Obi hanya sekitar 330 kilometer. Jika setiap tahun terbangun 40 kilometer, ditambah harapan dukungan APBN sekitar 10 kilometer, maka dalam enam hingga tujuh tahun jalan ini dapat kita tuntaskan bersama,” kata Sherly.
Bukan Sekadar Jalan, Tapi Keselamatan Warga
Bagi Sherly, persoalan jalan lingkar Obi bukan hanya menyangkut konektivitas antarwilayah. Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan dasar, terutama kesehatan.
Ia menyoroti kondisi warga yang membutuhkan layanan kesehatan, termasuk ibu yang hendak melahirkan, namun harus menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Dalam kondisi tertentu, warga bahkan harus menyewa speedboat dengan biaya mencapai Rp15 juta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Persoalan semakin sulit ketika cuaca buruk dan gelombang tinggi membuat perjalanan laut tidak memungkinkan.
“Warga harus sewa speedboat hingga Rp15 juta, dan saat ombak tinggi, perjalanan itu pun menjadi mustahil. Ini bukan sekadar soal jalan — ini soal keselamatan hidup warga,” tegas Sherly.
Karena itu, Gubernur menekankan pembangunan jalan lingkar Obi tidak boleh dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pembagian peran dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, serta perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Harita Perkuat Sinergi
Selain membahas percepatan pembangunan infrastruktur jalan, Forum Temu Sinergi tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan prasasti dan penyerahan sejumlah bantuan dari Harita Nickel.
Bantuan tersebut di antaranya berupa unit truk sampah serta pembangunan jembatan melalui kerja sama dengan TNI.
Sherly mengapresiasi dukungan dan kontribusi Harita Nickel terhadap masyarakat. Ia berharap sinergi pemerintah dan perusahaan dapat terus diperkuat, bukan hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga melalui pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi lintas pihak menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat Pulau Obi dan Maluku Utara secara keseluruhan.
