JAKARTA, SerambiTimur – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mendesak Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mempercepat integrasi data bantuan sosial dan menambah alokasi kuota program kesejahteraan bagi masyarakat Malut.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Riko, di ruang rapat Sekjen, Selasa (5/8/2025).
Dalam rapat tersebut, Sherly mengusulkan dukungan anggaran dan teknis untuk program Sekolah Rakyat, akses Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan pemetaan data kesejahteraan masyarakat Maluku Utara secara akurat dan real time.
“Kami ingin pastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Karena itu, perlu sistem kontrol berbasis aplikasi,” ujar Sherly.
Gubernur Sherly juga menyerahkan dokumen BNBA sebagai dasar penyepadan dengan DTKS, serta mengajukan permintaan agar Pemprov Malut diberi akses resmi terhadap data DTSEN (Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional) guna mempermudah validasi dan integrasi program bantuan.
Sekjen Kemensos Robben Riko merespons positif semua permintaan tersebut. Ia mengatakan bahwa Kemensos telah mengajukan 40.000 kuota BSPS, sebagian di antaranya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk peserta Sekolah Rakyat.
Ia juga menjelaskan, sebanyak 18.300 kuota sembako bansos telah disiapkan untuk pekerja aktif yang terdaftar di BPJS, dengan syarat mencakup komponen keluarga inti.
“Sekarang kami juga sedang mengembangkan aplikasi Sekolah Rakyat untuk memudahkan monitoring dari pusat maupun daerah,” katanya.
Robben juga menanggapi isu anak-anak sekolah yang mengalami stres di lingkungan baru. Menurutnya, kondisi itu wajar terjadi dan bisa diminimalisir dengan pelaksanaan MPLS secara efektif dan inklusif.
Gubernur Sherly Laos menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kemensos. Ia berharap agar seluruh usulan Pemprov Malut segera direalisasikan demi pemerataan kesejahteraan masyarakat.
