TERNATE, SerambiTimur —
Ketergantungan ekonomi Maluku Utara terhadap Tiongkok semakin terlihat jelas. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2026 mencatat, sekitar 90 persen ekspor Maluku Utara sepanjang Januari–Juli 2026 dikirim ke Negeri Tirai Bambu.
Dari total ekspor Maluku Utara yang mencapai US$9,84 miliar, sebanyak US$8,92 miliar atau 90,61 persen ditujukan ke Tiongkok. Komoditas yang mendominasi ekspor tersebut antara lain nikel, besi, dan baja.
Angka itu menunjukkan betapa kuatnya ketergantungan perdagangan Maluku Utara terhadap satu pasar. Sederhananya, hampir 9 dari setiap 10 dolar hasil ekspor Maluku Utara mengalir ke Tiongkok.
Ketergantungan serupa juga terlihat dari sisi impor. Dari total impor Maluku Utara sebesar US$4,46 miliar, sekitar US$2,28 miliar atau 51,22 persen berasal dari Tiongkok.
Berbagai kebutuhan industri, mulai dari mesin, peralatan listrik, bahan bakar hingga sejumlah input produksi, didatangkan dari negara yang sama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hubungan ekonomi Maluku Utara dan Tiongkok tidak hanya kuat pada sisi ekspor, tetapi juga semakin terhubung dalam rantai pasok industri.
Surplus Besar, Tantangan Pemerataan
Secara keseluruhan, nilai ekspor Maluku Utara selama periode tersebut mencapai sekitar Rp170,8 triliun, sementara impor berada di kisaran Rp77,6 triliun.
Dengan demikian, neraca perdagangan Maluku Utara mencatat surplus sekitar Rp93,2 triliun.
Nilai tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang ditopang sektor pertambangan dan industri pengolahan. Investasi, pembangunan kawasan industri, serta agenda hilirisasi nikel telah mendorong perubahan besar terhadap struktur ekonomi Maluku Utara.
Namun, surplus perdagangan yang fantastis tersebut sekaligus menyisakan pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Maluku Utara?
Akademisi dan pakar ekonomi Maluku Utara, Mohtar Adam, menilai besarnya angka ekspor perlu dilihat tidak hanya dari sisi nilai perdagangan, tetapi juga dari dampaknya terhadap struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Menurut Mohtar, pertumbuhan ekonomi yang ditopang ekspor komoditas mineral perlu diikuti dengan peningkatan nilai tambah di daerah. Dengan begitu, aktivitas industri tidak berhenti pada tingginya angka produksi dan ekspor, tetapi mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Maluku Utara.
Ketergantungan yang Menjadi Risiko
Di satu sisi, kedekatan ekonomi dengan Tiongkok memberikan keuntungan besar bagi Maluku Utara. Investasi mengalir, industri pengolahan berkembang, dan komoditas mineral memiliki pasar yang kuat.
Namun, di sisi lain, ketergantungan pada satu negara dan satu kelompok komoditas juga menciptakan kerentanan.
Mohtar Adam melihat kondisi tersebut sebagai tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah daerah. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu pasar membuat perekonomian Maluku Utara rentan terhadap perubahan permintaan, harga komoditas, maupun kebijakan perdagangan negara tujuan.
Jika permintaan Tiongkok melemah, harga nikel dan komoditas turun, atau terjadi perubahan kebijakan perdagangan, dampaknya dapat dengan cepat merambat ke perekonomian Maluku Utara.
Belum lagi tekanan geopolitik global yang dapat memengaruhi perdagangan, investasi, rantai pasok, maupun harga komoditas. Ketika sebagian besar ekspor bergantung pada satu pasar, guncangan di negara tujuan berpotensi langsung dirasakan di daerah penghasil.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar seberapa besar nilai ekspor Maluku Utara, tetapi juga seberapa kuat fondasi ekonomi daerah jika kondisi pasar global berubah.
Siapa yang Paling Diuntungkan?
Pertanyaan paling penting akhirnya bukan lagi apakah hubungan ekonomi dengan Tiongkok diperlukan. Dengan besarnya investasi dan aktivitas industri yang telah berkembang, hubungan tersebut jelas memiliki peran penting bagi perekonomian Maluku Utara.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang paling banyak menikmati nilai ekonomi dari kekayaan tersebut?
Ekspor yang hampir mencapai US$10 miliar idealnya berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja lokal yang luas, peningkatan pendapatan masyarakat, bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya Dana Bagi Hasil (DBH), tumbuhnya industri lokal, serta membaiknya kualitas hidup masyarakat.
Menurut Mohtar, tantangan utama Maluku Utara bukan semata-mata meningkatkan volume ekspor, tetapi memastikan agar aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam menciptakan nilai tambah dan efek berganda yang lebih besar bagi daerah.
Jika nilai ekonomi yang tercipta begitu besar, maka manfaatnya juga harus semakin terasa di tingkat masyarakat.
Maluku Utara jangan sampai hanya menjadi lokasi produksi dan pintu keluar komoditas, sementara sebagian besar nilai tambah justru dinikmati di luar daerah.
Kekayaan nikel dan mineral Maluku Utara semestinya tidak hanya menjadi bahan bakar pertumbuhan industri, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemandirian ekonomi daerah.
Jangan Sampai Terjebak Ketergantungan
Tantangan Maluku Utara ke depan bukan sekadar mempererat hubungan perdagangan dan investasi, melainkan memastikan bahwa hubungan ekonomi tersebut berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di tanah sendiri.
Diversifikasi ekonomi juga menjadi penting agar perekonomian Maluku Utara tidak terlalu bergantung pada pertambangan dan pasar ekspor tertentu. Penguatan sektor perikanan, pertanian, UMKM, industri lokal, serta berbagai sektor ekonomi berbasis potensi daerah dapat menjadi penyangga ketika terjadi gejolak pada komoditas mineral.
Sebab, surplus perdagangan yang mencapai puluhan triliun rupiah akan kehilangan makna jika tidak berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Hubungan ekonomi dengan Tiongkok boleh terus berlangsung dan investasi tetap perlu didorong. Namun, Maluku Utara harus memastikan posisi tawarnya semakin kuat.
Kemesraan ekonomi dengan Tiongkok boleh terus berlangsung. Tetapi jangan sampai kemesraan itu berubah menjadi ketergantungan yang justru memenjarakan ekonomi Maluku Utara.
