TERNATE, SerambiTimur- Dukungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap program prioritas pemerintah pusat ditegaskan bukan hanya melalui komitmen, tetapi juga dengan ajakan memperkuat sinergi dan membenahi kualitas data di lapangan. Bagi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, keberhasilan program nasional sangat bergantung pada akurasi data dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
Penegasan tersebut disampaikan Sherly saat membuka Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lapangan Perikanan Bastiong, Kota Ternate, Rabu (5/8/2026). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Asosiasi Desa Seluruh Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.
Seminar nasional itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDKMP Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, anggota DPR RI, jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, pimpinan instansi vertikal, serta pengurus asosiasi kepala desa dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Sherly menekankan bahwa kehadiran para kepala daerah, kepala desa, dan pendamping desa menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi terhadap arah kebijakan pemerintah pusat. Dengan pemahaman yang sama, setiap program diharapkan dapat diterjemahkan secara tepat ketika dijalankan di daerah, sehingga tidak menimbulkan perbedaan informasi maupun kebingungan di tengah masyarakat.
“Pemerintah Daerah Maluku Utara menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas program yang sangat baik dari Kemenko Pangan dan Kemendes PDT, khususnya alokasi stimulus sebesar Rp2,5 miliar per desa untuk pengembangan bisnis. Namun yang terpenting, pengembangan bisnis tersebut harus didasari perencanaan yang matang agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sherly.
Di balik berbagai peluang yang ditawarkan pemerintah pusat, Sherly mengingatkan adanya persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan, yakni validitas data usulan program. Ia mencontohkan program cetak sawah baru yang semula memberikan kuota 10.000 hektare bagi Maluku Utara untuk meningkatkan produksi beras daerah.
Namun, hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) yang dilakukan bersama tim Universitas Gadjah Mada menunjukkan hanya sekitar 2.500 hektare yang memenuhi syarat. Kondisi tersebut membuat Maluku Utara terancam kehilangan sekitar 7.500 hektare kuota apabila data dan usulan lahan tidak segera diperbaiki.
“Artinya, kita berpotensi kehilangan kuota seluas 7.500 hektare akibat ketidaktepatan data lahan. Usulan itu dikirim dari kabupaten ke Kementerian Pertanian. Karena itu, saya berpesan kepada seluruh Bupati agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa dan memeriksa kembali data lahan. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dan memperbaruinya,” tegasnya.
Menurut Sherly, keberhasilan program ketahanan pangan menjadi sangat penting mengingat produksi beras Maluku Utara saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan masyarakat. Selebihnya masih dipasok dari luar daerah, sehingga harga beras menjadi lebih tinggi akibat biaya distribusi.
Persoalan serupa juga ditemukan pada Program Kampung Nelayan Merah Putih periode 2025–2030. Dari 30 lokasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hanya 12 lokasi yang dinyatakan layak setelah proses verifikasi. Sebagian besar usulan terkendala persoalan status dan legalitas lahan yang belum tuntas.
Karena itu, Sherly meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan agar setiap usulan lahan telah memiliki status hukum yang jelas sebelum diajukan kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden, terutama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta menjaga stabilitas pangan nasional.
Sebagai bentuk komitmen daerah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyalurkan 220 unit kapal kepada nelayan sepanjang 2025. Program tersebut akan dilanjutkan pada 2026 melalui pengadaan 1.000 unit mesin tangkap serta kerja sama dengan sektor perbankan melalui skema berbagi biaya Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pembangunan bodi kapal nelayan.
“Kami menyiapkan langkah ini agar saat Program Kampung Nelayan Merah Putih berjalan, para nelayan sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Dengan begitu, produksi dan pasokan ikan di Maluku Utara dapat terus meningkat secara berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkas Sherly.
