TERNATE, SerambiTimur — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program strategis pemerintah pusat tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi juga oleh akurasi data serta kuatnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, hingga instansi terkait.
Penegasan itu disampaikan Sherly saat membuka Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lapangan Perikanan Bastiong, Kota Ternate, Rabu (5/8/2026). Seminar tersebut merupakan kolaborasi Asosiasi Desa Seluruh Indonesia (ADSI), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Kegiatan ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDKMP Zulkifli Hasan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, anggota DPR RI, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, serta pengurus asosiasi kepala desa dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Sherly menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam menjalankan setiap program nasional. Menurutnya, pemahaman yang utuh akan meminimalkan kesalahan informasi sekaligus mempercepat implementasi program di lapangan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas berbagai program pemberdayaan desa, termasuk stimulus pengembangan usaha senilai Rp2,5 miliar untuk setiap desa.
“Pemerintah Daerah Maluku Utara menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas program yang sangat baik dari Kemenko Pangan dan Kemendes PDT, khususnya alokasi stimulus sebesar Rp2,5 miliar per desa untuk pengembangan bisnis. Namun yang terpenting, pengembangan bisnis tersebut harus didasari perencanaan yang matang agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sherly.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan bahwa keberhasilan program nasional sangat bergantung pada kualitas data yang disampaikan daerah. Ia mencontohkan program cetak sawah baru yang semula mengalokasikan kuota 10.000 hektare untuk Maluku Utara sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi beras daerah.
Namun, hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) yang dilakukan bersama tim Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa lahan yang memenuhi syarat baru mencapai sekitar 2.500 hektare. Kondisi ini membuat Maluku Utara terancam kehilangan kuota sekitar 7.500 hektare apabila data usulan tidak segera diperbaiki.
“Artinya, kita berpotensi kehilangan kuota seluas 7.500 hektare akibat ketidaktepatan data lahan. Usulan itu dikirim dari kabupaten ke Kementerian Pertanian. Karena itu, saya berpesan kepada seluruh bupati agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa dan memeriksa kembali data lahan. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dan memperbaruinya,” tegas Sherly.
Menurutnya, pembenahan data menjadi langkah mendesak mengingat produksi beras Maluku Utara saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan masyarakat. Selebihnya masih dipasok dari luar daerah sehingga harga beras relatif lebih tinggi akibat biaya distribusi.
Persoalan validitas data juga ditemukan dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih periode 2025–2030. Dari 30 lokasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hanya 12 lokasi yang dinyatakan memenuhi syarat setelah proses verifikasi. Sebagian besar usulan terkendala persoalan tumpang tindih status kepemilikan lahan.
Karena itu, Sherly meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan agar setiap lahan yang diusulkan memiliki status hukum yang jelas sejak awal, sehingga tidak menghambat pelaksanaan program pemerintah pusat.
Lebih jauh, Sherly menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki peran strategis dalam mendukung Asta Cita Presiden, terutama dalam memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta menjaga ketahanan pangan nasional.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyalurkan 220 unit kapal kepada nelayan sepanjang 2025. Program tersebut akan berlanjut pada 2026 melalui pengadaan 1.000 unit mesin tangkap, disertai kerja sama dengan sektor perbankan melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pembangunan bodi kapal nelayan.
“Kami menyiapkan langkah ini agar saat Program Kampung Nelayan Merah Putih berjalan, para nelayan sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Dengan begitu, pasokan dan produksi perikanan di Maluku Utara dapat terus meningkat, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” pungkas Sherly.
