SOFIFI, SerambiTimur — Ketua DPRD Maluku Utara, Ikbal Ruray, mendesak Gubernur Sherly Tjoanda agar segera mengambil langkah tegas terkait rendahnya penyerapan anggaran daerah yang hingga bulan Juli 2025 baru mencapai 30 persen.
Desakan ini disampaikan Ikbal setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis laporan yang menempatkan Pemprov Maluku Utara sebagai salah satu daerah dengan realisasi APBD terendah di Indonesia per 6 Juli 2025. Selain provinsi, Halmahera Utara juga tercatat sebagai kabupaten dengan serapan anggaran terendah di tanah air.
“Gubernur harus segera fokus. Panggil semua OPD, terutama Bappeda dan BPBJ, duduk bersama, dan cari solusi. Jangan dibiarkan berlarut,” tegas Ikbal Ruray, Selasa (9/7).
Ikbal membeberkan bahwa dari total anggaran lelang proyek sebesar Rp 600 miliar, hingga bulan ketujuh ini baru sekitar Rp 40 miliar yang berhasil dieksekusi.
“Pertanyaannya, apakah sisa anggaran yang besar ini bisa diselesaikan dengan sisa waktu yang ada? Ini harus jadi perhatian serius. Gubernur harus fokus, salah satunya pada percepatan penyertaan modal,” ujarnya.
Ikbal juga menyoroti lambannya proses pelelangan. Berdasarkan RDP Komisi III DPRD dengan BPBJ, pihak BPBJ mengaku telah berulang kali bersurat ke semua OPD untuk segera memasukkan dokumen lelang, namun responnya minim.
“Saya jujur kadang pusing dengan proses lelang ini. Sudah dokumen masuk, tiba-tiba ada pergeseran lagi. Ini bikin molor terus,” keluh Ikbal.
Ia pun mempertanyakan ketegasan Gubernur Sherly Tjoanda dalam mengendalikan jajaran di bawahnya.
“Yang harus bertanggung jawab soal ini adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dan para Asisten. Mereka harus bisa menggerakkan birokrasi agar serapan anggaran tidak terus-terusan tertinggal,” tutup Ikbal.
Tinggalkan Balasan