SOFIFI, SerambiTimur- Tahun anggaran 2025 tinggal menghitung hari, namun sejumlah proyek fisik di Maluku Utara masih berjalan seperti melambat di tengah lumpur. Komisi III DPRD Malut menjadi pihak yang paling vocal menyoroti kondisi ini. Di teras gedung DPRD pada Senin (24/11), Ketua Komisi III, Merlisa Marsaoly, menyebut kondisi tersebut “mengkhawatirkan dan tidak bisa dibiarkan.”
Yang paling menonjol adalah proyek irigasi di Goal, Halmahera Barat. Dengan progres baru mencapai 22 persen, proyek ini semakin jauh dari target penyelesaian. Waktu terus berjalan, namun pekerjaan justru terkesan diam di tempat.
“Bagaimana mungkin menyelesaikan proyek hanya dalam sisa waktu sebulan? Ini harus dijelaskan dengan terang,” kata Merlisa.
Keterlambatan ini bukan sekadar soal angka. Di balik progres yang macet, ada risiko beban anggaran yang akan dilempar ke tahun berikutnya, menumpuk pekerjaan dan memperlambat pembangunan.
Wakil Gubernur Sarbin Sehe sendiri mengakui lambannya progres sejumlah proyek melalui laporan resmi PUPR. Bagi Komisi III, pengakuan itu menjadi alarm keras.
RDP akan digelar untuk membedah persoalan dari hulu hingga hilir. Semua pihak terkait, terutama rekanan yang dinilai tidak sanggup memenuhi kontrak, bakal diminta pertanggungjawaban. Jika pekerjaan tidak selesai, pembayaran harus proporsional.
“Ini untuk mencegah proyek berubah menjadi utang pemerintah. Kita butuh kejelasan: di mana macetnya, dan siapa yang bertanggung jawab?” tutup Merlisa.
Tinggalkan Balasan