TERNATE, SerambiTimur — Harapan besar yang menyertai peluncuran Ambulans Laut Kota Ternate kini berubah menjadi tanda tanya besar. Di tengah sorak gembira atas hadirnya kapal medis yang dijanjikan pemerintah untuk melayani masyarakat kepulauan, muncul suara sumbang dari kampus Universitas Khairun.
Muamil Sunan, seorang akademisi kritis dari Unkhair, tak menahan kekesalannya. Ia menilai pengadaan ambulans laut senilai Rp3 miliar itu tidak masuk akal. “Dengan anggaran sebesar itu, kita hanya dapat spit kecil dengan tiga mesin Suzuki 200 PK? Ini jelas tidak sebanding!” katanya dengan nada tegas.
Muamil menilai proyek yang digadang-gadang sebagai bukti pemerataan layanan kesehatan itu justru memperlihatkan lemahnya perencanaan dan minimnya transparansi. Ia menegaskan bahwa nilai proyek semestinya mencerminkan spesifikasi dan manfaat publik yang nyata, bukan sekadar pemenuhan program politik.
“Publik berhak tahu apakah kapal ini benar-benar sepadan dengan dana yang dihabiskan. Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang tidak beres,” ujarnya.
Bagi Muamil, masalahnya bukan hanya pada harga, tapi pada prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia mendesak DPRD untuk tidak diam dan segera membentuk panitia khusus (pansus) atau tim investigasi independen guna menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengadaan tersebut.
“DPRD jangan hanya mengesahkan anggaran, tapi juga harus mengawasi. Kalau ada indikasi mark-up, KPK dan kejaksaan wajib turun,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa proyek ini bisa menjadi “bom waktu” jika tidak dikelola dengan matang. Masalah bahan bakar, perawatan kapal, hingga distribusi pasien antar-pulau bisa menimbulkan beban baru bagi keuangan daerah.
“Kapal ini bisa jadi hanya pajangan mahal kalau Pemkot tidak menyiapkan sistem pendukungnya,” kata Muamil.
Bagi masyarakat kepulauan, Ambulans Laut seharusnya menjadi simbol harapan baru — tapi bagi para pengamat, ini bisa menjadi potret lama soal kebijakan yang berjalan tanpa perencanaan matang. Di balik warna putih kapal yang berlabuh di Pelabuhan Residen Ternate, muncul pertanyaan yang menggema: apakah Rp3 miliar benar-benar terpakai untuk rakyat, atau tenggelam bersama ombak transparansi yang belum jernih?
Tinggalkan Balasan