TERNATE, SerambiTimur – Dugaan praktik jual beli ijazah dan pemalsuan data akademik di Institut Agama Islam (IAI) As-Siddig Kieraha Maluku Utara kembali menjadi sorotan. Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) dan Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia (FPAKI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Senin (13/7/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara segera mengusut tuntas dugaan praktik yang dinilai telah mencederai integritas dunia pendidikan.
Ketua DPD GPM Kota Ternate, Juslan J. Hi. Latif, dalam orasinya menyebut dugaan jual beli ijazah merupakan persoalan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan tinggi.
“Praktik jual beli ijazah ini sangat mengkhawatirkan karena dapat memperburuk citra pendidikan di Indonesia. Ini merupakan tindakan kriminal yang mencederai integritas akademik dan menjadi bentuk pembodohan massal yang harus ditindak tegas demi menjaga marwah pendidikan,” tegas Juslan.
Menurutnya, dugaan praktik tersebut berpotensi melanggar Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru terkait pemalsuan dokumen, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pelaku, jika terbukti bersalah, dapat dikenai ancaman pidana penjara hingga 10 tahun serta denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil investigasi yang disampaikan massa aksi, dugaan praktik tersebut disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sejumlah mahasiswa diduga hanya terdaftar secara administratif tanpa mengikuti proses perkuliahan, namun tetap dinyatakan lulus dan memperoleh gelar sarjana.
Dalam aksi itu, massa juga menyinggung nama Bahtiar Mole, anggota DPRD Kota Ternate. Mereka menduga yang bersangkutan memiliki peran saat masih berstatus sebagai pegawai di IAI As-Siddig Kieraha karena pernah menempati posisi strategis dalam pengelolaan administrasi akademik dan data mahasiswa pada periode yang dipersoalkan. Dugaan tersebut menjadi salah satu dasar massa meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam perkara tersebut.
Melalui aksi tersebut, GPM dan FPAKI menyampaikan lima tuntutan kepada aparat penegak hukum, yakni mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara segera mengusut dugaan tindak pidana tersebut, meminta Bahtiar Mole dipanggil dan diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meminta Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate memberikan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran etik, mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap proses akademik di IAI As-Siddig Kieraha, serta meminta aparat mengungkap seluruh modus operandi beserta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari pihak IAI As-Siddig Kieraha maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam tuntutan aksi terkait dugaan tersebut. Berita ini akan diperbarui apabila telah diperoleh tanggapan dari pihak terkait.
Tinggalkan Balasan