TIDORE, Serambitimur.id – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menegaskan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai amanah nasional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Tidore, Ahmad Laiman, saat membuka sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pengarahan Pengelolaan MBG yang berlangsung di Ruang Rapat Kejaksaan Negeri Tidore, Rabu (9/7/2026).
Menurut Ahmad Laiman, program ini menjadi prioritas utama pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerus bangsa. Keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya diukur dari kelancaran kegiatan, tetapi juga dari tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta manfaat yang benar-benar dirasakan oleh warga.
“Kami telah melakukan berbagai langkah persiapan, mulai dari koordinasi lintas sektor, penentuan lokasi, survei lapangan, hingga memastikan kesiapan operasional SPPG. Semua ini dilakukan agar program berjalan sesuai standar dan memberikan hasil yang maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tidore, Sabar Evryanto Batubara, menekankan bahwa anggaran program ini bersumber dari negara dengan nilai yang cukup besar, sehingga pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip hukum yang ketat.
“Pelaksanaan MBG diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari hukum korupsi, keuangan negara, hingga pedoman teknis Badan Gizi Nasional. Semua pihak harus menjaga integritas agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan masyarakat,” tegasnya.
Sabar juga mengingatkan bahwa korupsi dalam program ini akan berdampak buruk, mulai dari menurunnya kualitas gizi anak hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan ketaatan pada aturan menjadi hal yang mutlak diperlukan.
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Tidore, Aprilia Chaerunnisa, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 11 SPPG yang beroperasi di wilayahnya. Dari jumlah tersebut, 8 sudah aktif berjalan, 1 sedang dalam proses renovasi, dan 2 lainnya berada di wilayah terpencil seperti Maitara dan Puncak yang masih dalam tahap persiapan.
“Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi semua pihak. Kami berharap seluruh SPPG dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjamin makanan yang disalurkan aman dan berkualitas, serta memastikan manfaatnya tepat sasaran bagi anak-anak di Kota Tidore,” harapnya.
Kegiatan penyuluhan ini turut dihadiri oleh Kapolresta Tidore, perwakilan TNI, pejabat OPD terkait, serta pemilik SPPG di wilayah setempat.
Tinggalkan Balasan