SerambiTimur,Halsel– Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara kembali didesak untuk serius dalam menangani dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) dan Jalan Sangapati-Rabutdaiyo di Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.
Desakan ini disampaikan melalui aksi unjuk rasa oleh Aliansi Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (AGMAK) Maluku Utara pada Senin, 8 Juli 2024, di depan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Dalam orasinya, Sandi Usman meminta Ditreskrimsus Polda Maluku Utara untuk tidak setengah hati dalam menangani kasus dugaan Tipikor pembangunan RSP Pulau Makian.
“Pembangunan RSP telah menelan anggaran miliaran rupiah, namun progres pekerjaan diduga tidak sesuai dengan anggaran yang dicairkan,” ujar Sandi.
Sandi melanjutkan bahwa mangkraknya pekerjaan RSP Pulau Makian diduga disebabkan oleh praktek KKN, sehingga proyek senilai Rp44,2 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 tersebut terbengkalai.
“Oleh karena itu, kami meminta Polda untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, Kepala Dinas Kesehatan Asia Hasyim, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Halid Yusuf, dan pihak rekanan PT. Bina Bangun Sakti untuk mengungkap praktek kejahatan dalam pembangunan RSP di Pulau Makian,” tegas Sandi.
Selain pembangunan RSP Makian, Sandi juga menyoroti pekerjaan Jalan Sangapati-Rabutdaiyo dengan pagu anggaran senilai Rp7,8 miliar yang bersumber dari APBD Tahun 2023 yang sampai saat ini pekerjaannya masih terbengkalai.
“Anehnya, proyek yang dikerjakan CV. Delta tersebut setelah melewati masa kontrak dan addendum, namun tidak ada pemutusan kontrak dan direncanakan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut,” ungkap Sandi.
Sandi menegaskan adanya dugaan kuat konspirasi dalam pekerjaan jalan tersebut. “Oleh karena itu, Polda dan Kejati Maluku Utara harus segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halmahera Selatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pihak CV. Delta untuk dimintai keterangan,” tegas Sandi.
Di kesempatan itu, Sandi Usman mengaku kepada awak media bahwa mereka akan kembali menduduki Polda dan Kejati Maluku Utara dengan massa yang tergabung dalam Central Perjuangan Pemuda Waikyon dalam beberapa hari ke depan.
“Iya, hari ini aksi gabungan dari AGMAK. Aksi selanjutnya kami yang tergabung dalam Central Perjuangan Pemuda Waikyon akan dilakukan minggu ini juga terkait RSP dan pekerjaan jalan tersebut,” ujar Sandi.
Tinggalkan Balasan