LABUHA, SerambiTimur -Langkah tegas Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, bersama Kepala Dinas Pendidikan, Siti Khodijah, mencopot Rahma Bani dari jabatan Kepala SDN 84 mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.
Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Muamil Sunan, menilai keputusan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga marwah institusi pendidikan sekaligus menegakkan aturan secara konsisten.
“Ketegasan ini patut diapresiasi. Ini penting untuk menjaga wibawa institusi pendidikan dan menegaskan bahwa seluruh aparatur wajib tunduk pada peraturan,” ujar Muamil, Kamis (27/8).
Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang melekat dengan tanggung jawab, bukan ruang untuk mengabaikan ketentuan maupun merasa berada di luar jangkauan aturan.
Muamil menegaskan, tidak boleh ada kesan bahwa seorang pejabat atau aparatur tertentu memiliki posisi yang membuatnya “tak tersentuh”. Setiap individu, kata dia, memiliki batas kewenangan sekaligus tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, ia berharap pencopotan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pergantian jabatan. Langkah itu semestinya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap kepala sekolah maupun tenaga pendidik.
“Penanganan masalah pendidikan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak tertutup,” tegasnya.
Lebih jauh, Muamil mendorong agar persoalan yang terjadi di SDN 84 menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan di daerah. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus tetap menempatkan kepentingan peserta didik sebagai prioritas utama.
Ia mengingatkan agar persoalan yang terjadi tidak sampai mengganggu hak anak-anak untuk mendapatkan proses pendidikan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
“Prioritas utama sekarang adalah memastikan proses belajar mengajar di SDN 84 tetap kondusif dan berjalan baik demi kepentingan anak-anak,” pungkasnya.
Muamil menilai ketegasan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan terhadap kualitas pendidikan sekaligus kepentingan masyarakat luas.(*)
