SOFIFI, SerambiTimur — Penataan birokrasi kembali dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, sembilan pejabat strategis resmi mendapat amanah baru untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Sembilan pejabat tersebut terdiri atas empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan lima pejabat Administrator. Mereka dilantik dan diambil sumpahnya pada Rabu (19/8/2026), dalam prosesi yang berlangsung di Aula Bidadari Lantai 4 Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir. Momentum ini menjadi bagian dari langkah penyegaran sekaligus penguatan kapasitas manajemen pemerintahan daerah.
Empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mendapat penugasan baru yakni Wa Zaharia sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Burnawan sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan; Fachruddin Tukuboya sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM); serta Erva Pramukawati sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara.
Sementara itu, lima pejabat Administrator yang turut dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/KEP/ADM-MU/005/VIII/2026 tertanggal 18 Agustus 2026, masing-masing adalah Iwan Setiawan sebagai Kepala Bidang Mineral Batu Bara Dinas ESDM; Suryawan Kamarullah sebagai Kepala UPTD Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan; Abdurrahman Soleman sebagai Kepala Sub Bidang Evaluasi Pembinaan APBD; Suryadi A Hi Abdullah sebagai Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian BPKAD; dan Rahma Meswara sebagai Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian BPBD.
Dalam sambutannya, Sekda Samsuddin Abdul Kadir menekankan bahwa jabatan baru bukan sekadar perubahan posisi, melainkan amanah yang harus segera dijawab dengan kinerja.
Para pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab masing-masing. Integritas, profesionalisme, serta kemampuan membangun komunikasi dan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi hal yang ditekankan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
“Saya percaya saudara-saudara akan menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai amanah yang diberikan. Bangun koordinasi dan komunikasi yang baik antar-OPD, agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di Maluku Utara dapat berjalan maksimal,” tegas Samsuddin.
Penataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antar-OPD dalam menjalankan agenda pemerintahan daerah. Dengan posisi strategis yang diisi melalui penyegaran birokrasi, Pemprov Maluku Utara diharapkan semakin solid dalam menjalankan program pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bagi pemerintahan Sherly Tjoanda, penataan birokrasi ini menjadi bagian dari proses berkelanjutan untuk memastikan struktur pemerintahan diisi oleh aparatur yang mampu bekerja secara efektif, efisien, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan demikian, pelantikan sembilan pejabat tersebut bukan hanya menjadi pergantian jabatan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pemerintahan Provinsi Maluku Utara.
