Menu

Mode Gelap

Daerah · 25 Jun 2025 12:35 WIT ·

Jaksa Periksa Eks Pejabat Halsel Terkait Korupsi Masjid Raya


 Jaksa Periksa Eks Pejabat Halsel Terkait Korupsi Masjid Raya Perbesar

TERNATE, Serambitimur — Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa sejumlah mantan pejabat Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) dalam pengembangan kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan.

Pemeriksaan berlangsung sejak Senin hingga Rabu (24–26 Juni 2025). Dua di antaranya adalah mantan Pokja ULP berinisial NA dan mantan Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Halsel berinisial MA.

Selain itu, penyidik juga memeriksa pejabat aktif, yakni Kepala Dinas Perkim Halsel, IM, serta MI selaku Kepala ULP.

Kasi Penkum Kejati Malut, Ricard Sinaga, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah nama tersebut.

“Iya, hari ini kita lakukan pemeriksaan terhadap mantan Pokja dan Ketua ULP Halsel,” ujar Ricard, Rabu (26/6).

Kasus ini merupakan pengembangan dari putusan terhadap Ahmad Hadi, mantan Kepala Dinas Perkim Halsel, yang lebih dulu divonis bersalah dalam perkara korupsi anggaran pembangunan Masjid Raya.

Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim sebelumnya memberikan petunjuk kepada jaksa agar mengusut pihak lain yang turut terlibat.

Meski demikian, Ricard belum mengungkap kemungkinan penetapan tersangka baru. “Kita hanya mengembangkan fakta persidangan atas tersangka Ahmad Hadi. Untuk potensi tersangka lain, kita lihat nanti,” tandasnya.

Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Tidore Juara Umum Atletik POPDA XII Maluku Utara

10 Juli 2026 - 09:54 WIT

GPM Desak Gubernur Sherly Copot Pejabat Terindikasi Korupsi, Soroti Kasus Tunjangan DPRD hingga Jejak Perkara AGK

8 Juli 2026 - 21:12 WIT

Sinergi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Wujudkan MBG yang Berkualitas di Tidore

8 Juli 2026 - 16:33 WIT

Format Surat Mundur Disiapkan BKD, Ada Apa di Balik Nonaktifnya Pejabat Malut?

7 Juli 2026 - 16:05 WIT

Skandal Tunjangan Belum Tuntas: Kejati Didesak Tak Beri Ruang Perlindungan Bagi Pejabat Berkuasa

6 Juli 2026 - 13:34 WIT

Terperiksa Kasus Rp139 M, Zulkifli Bian Tetap Pimpin BKD Malut

5 Juli 2026 - 20:24 WIT

Trending di Daerah