Penggunaan Anggaran Makan Minum Wali Kota Ternate dan Sekda Dikritik, Dinilai Tidak Prioritas

TERNATE, SerambiTimur — Sekretariat Daerah Kota Ternate mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.061.174.400 untuk keperluan makan minum rumah tangga serta jamuan tamu Idul Fitri dan Idul Adha Wali Kota M. Tauhid Soleman. Pembiayaan ini, yang bersumber dari APBD 2024, dinilai berlebihan dan tidak masuk akal oleh beberapa pengamat.

Selain untuk Wali Kota, Sekretariat Daerah juga menganggarkan lebih dari Rp 92 juta untuk keperluan makan minum dan jamuan tamu Idul Fitri serta Idul Adha Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly. Total anggaran untuk makan minum rumah tangga dan jamuan tamu kedua pejabat tersebut mencapai Rp 1.153.970.400.

Ketua Lembaga Kajian dan Investigasi Nasional (LKIN) Provinsi Maluku Utara, Ridwan Jafar, menilai perencanaan APBD 2024 Kota Ternate harus didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat, bukan keinginan pribadi atau seremonial.

“Penyusunan APBD tidak boleh mengesampingkan manfaat untuk masyarakat. Apakah anggaran sebesar itu untuk makan minum sesuai dengan kebutuhan dasar? Apakah ini sesuai dengan program prioritas yang diharapkan masyarakat? Tentu tidak,” kata Ridwan, Rabu (4/9/2024).

Ridwan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ternate seharusnya memprioritaskan kegiatan yang berdampak nyata bagi masyarakat, terutama di tiga kecamatan terluar—Moti, Hiri, dan Batang Dua—yang sering kali hanya dijadikan “jualan politik” oleh petahana.

Yuslan Gani, Direktur Lembaga Mitra Publik Provinsi Maluku Utara, juga mengkritik penggunaan APBD yang lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, APBD seharusnya digunakan untuk program-program yang berlandaskan pada hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

“Musrenbang itu tidak membahas anggaran makan minum rumah tangga dan jamuan tamu. Masih banyak program prioritas yang belum diselesaikan di bawah kepemimpinan Tauhid Soleman,” ujar Yuslan.

Yuslan juga menyoroti janji-janji politik Wali Kota yang belum terealisasi, seperti pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan pengembangan Kelurahan Muhajirin sebagai pusat kuliner di Ternate.

“Pelabuhan Hiri dan janji-janji lainnya terus diulang setiap momen politik, tetapi realisasinya minim. Jangan jadikan ini sebagai jualan politik lagi,” tandasnya.