Menu

Mode Gelap

Ternate · 20 Agu 2024 09:37 WIT ·

Pemekaran Kelurahan Torano Ditunda Menjelang Pilkada


 Fahrudin Ginting Perbesar

Fahrudin Ginting

Ternate, SerambiTimur– Rencana pemekaran Torano menjadi kelurahan baru di Kecamatan Ternate Tengah ditunda oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2024. Penundaan ini terkait dengan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Ternate, Fahrudin Ginting, menjelaskan bahwa pemekaran wilayah sementara ditangguhkan hingga Pilkada selesai. Sambil menunggu, Pemerintah Kelurahan diminta untuk melengkapi berbagai dokumen yang menjadi syarat pemekaran.

“Jika persyaratan sudah lengkap, pemekaran akan diproses oleh pemerintah daerah. Saat ini, kami masih menunggu kelengkapan dokumen dari Kelurahan Marikurubu,” ujar Fahrudin saat diwawancarai pada Selasa, 20 Agustus.

Namun, Fahrudin mengungkapkan bahwa dokumen yang diperlukan untuk pemekaran, seperti Surat Keputusan (SK) Tim Pemekaran, luas wilayah, dan jumlah penduduk, belum sepenuhnya dilengkapi. “Beberapa dokumen sudah masuk, tetapi masih perlu perbaikan sesuai dengan administrasi yang ditetapkan. Setelah semua lengkap, pengecekan di lapangan akan dilakukan untuk memastikan kelayakan pemekaran,” tambahnya.

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

FPAKI-Malut Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Pemkot Ternate

14 Januari 2026 - 10:36 WIT

DKPP Pecat Tetap Anggota Bawaslu Ternate, Terbukti Terima Rp250 Juta untuk Atur Suara

13 Januari 2026 - 12:17 WIT

Kanwil Ditjenpas Malut Ikuti Apel Awal Tahun 2026, Teguhkan Komitmen Hadapi Tantangan Baru

12 Januari 2026 - 16:48 WIT

Dinonaktifkan Karena Diperiksa, Akademisi Pertanyakan Kenapa Abubakar Tetap Bertahan

10 Januari 2026 - 15:54 WIT

Sejumlah DPC Tolak Muswil PPP Maluku Utara di Ternate, Dinilai Tak Sah

8 Januari 2026 - 14:12 WIT

NasDem Maluku Utara Tancap Gas Menuju 2029, Rakerwil I Jadi Titik Balik Konsolidasi

7 Januari 2026 - 14:38 WIT

Trending di Politik