SOFIFI, SerambiTimur – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Bali guna memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat digitalisasi layanan publik, serta mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan pada Senin (4/8/2025) dan menjadi pijakan awal kolaborasi antarprovinsi dalam tiga sektor kunci, yaitu pencegahan korupsi, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Kerja sama ini bukan sekadar seremoni tanda tangan, tapi langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Maluku Utara agar lebih transparan, efektif, dan adaptif,” ujar Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
Sherly menyebut Bali sebagai mitra strategis karena capaian positif dalam tata kelola pemerintahan. Tahun 2024, Bali mencatat skor tertinggi secara nasional dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Selain itu, provinsi tersebut juga diakui luas dalam penerapan digitalisasi layanan publik.
Sementara itu, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan kesiapannya untuk berbagi praktik terbaik dalam reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi.
“Transformasi digital bukan hanya soal perangkat lunak, tetapi soal membangun sistem yang transparan dan memperkuat kepercayaan masyarakat,” tegas Sherly.
Pemprov Maluku Utara menargetkan kerja sama ini mampu mempercepat reformasi birokrasi dan membawa lompatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik di daerah.
Tinggalkan Balasan