Sofifi, SerambiTimur – Dugaan adanya potongan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara sebesar 10 hingga 15 persen dari pagu pencairan di tiap sekolah mendapat sorotan tajam dari DPRD.
Anggota DPRD Maluku Utara, dr Haryadi Ahmad, memberi peringatan keras kepada Kepala Dikbud, Abubakar Abdullah, agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan DAK tahun ini.
Data
“Saya perlu ingatkan, jangan lagi ada komitmen fee antara pihak dinas dan pihak ketiga seperti tahun lalu. Kalau masih dilakukan, itu pasti berpengaruh pada kualitas pekerjaan,” tegas Haryadi kepada wartawan, belum lama ini.
Sekretaris Komisi IV DPRD Malut itu menegaskan, tahun ini DAK untuk pendidikan hanya tersisa Rp19 miliar yang dialokasikan khusus untuk pengadaan, tanpa agenda fisik. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas barang dan spesifikasi sesuai ketentuan kementerian.
Dalam konteks indikasi potongan anggaran hingga 10 persen, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut menyatakan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan penyimpangan.
“Kalau itu mengarah ke pelanggaran hukum, kami di Komisi IV mendukung langkah Polda maupun Kejati untuk menindaklanjuti,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan