TERNATE, SerambiTimur- Komitmen Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menekan angka kemiskinan dan stunting mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, S.E., M.M.
Apresiasi tersebut disampaikan Rizal saat memimpin apel dalam program Rabu Menyapa di Kantor DP3A Kota Ternate, Rabu (3/6/2026). Bentuk apresiasi itu berupa tambahan anggaran sebesar Rp400 juta yang dialokasikan kepada DP3A dari total dana insentif sebesar Rp3 miliar yang diterima Pemerintah Kota Ternate dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Dana ini diberikan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting yang diterima Pemerintah Kota Ternate beberapa waktu lalu,” ujar Rizal.
Menurut Rizal, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak, khususnya jajaran Pemerintah Kota Ternate, organisasi perangkat daerah (OPD), Tim Penggerak PKK, serta berbagai elemen yang selama ini mendukung program penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.
Ia menyebut, berbagai intervensi yang dilakukan secara aktif dan berkelanjutan di tengah masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap pencapaian indikator pembangunan daerah.
“Alhamdulillah, Kota Ternate berhasil meraih penghargaan di bidang penurunan kemiskinan dan stunting dengan meraih Juara I. Atas capaian ini, dana insentif yang diterima kemudian didistribusikan kepada beberapa dinas, termasuk DP3A,” ungkapnya.
Rizal menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kemendagri secara konsisten memberikan penghargaan berupa Dana Insentif Fiskal (DIF) atau Dana Insentif Daerah (DID) kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam berbagai sektor pembangunan.
Karena itu, DP3A Kota Ternate dinilai layak menerima tambahan anggaran lantaran berhasil berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan stunting melalui berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat.
“Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian objektif yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) atas keberhasilan program lintas sektor yang langsung menyentuh masyarakat,” tutup Rizal.
Tinggalkan Balasan