Menu

Mode Gelap

Daerah · 28 Okt 2025 10:55 WIT ·

Promosi Pejabat Gagal Dongkrak PAD, Janji Meritokrasi Wali Kota Ternate Dipertanyakan


 Muamil Sunan Perbesar

Muamil Sunan

Ternate, SerambiTimur — Janji Wali Kota Ternate untuk menerapkan sistem promosi jabatan berbasis kinerja kembali menuai tanda tanya besar. Promosi Mochtar Hasim, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), dinilai bertolak belakang dengan semangat meritokrasi yang digaungkan Pemerintah Kota Ternate.

Selama menjabat di Dishub, kinerja Mochtar dinilai jeblok. Data menunjukkan capaian retribusi parkir hanya 14,11 persen dari target Rp5 miliar. Kondisi ini menimbulkan kritik tajam karena posisi baru yang ditempati Mochtar justru merupakan instansi strategis yang mengelola seluruh pendapatan daerah.

Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Muamil Sunan, menilai promosi tersebut sebagai bentuk inkonsistensi kepemimpinan.

“Pejabat yang gagal mencapai target PAD seharusnya dievaluasi, bukan dipromosikan. Kalau yang tidak berprestasi justru diberi jabatan strategis, di mana letak keadilannya bagi ASN yang bekerja keras?” ujarnya.

Muamil juga meragukan transparansi Uji Kompetensi (Ukom) yang disebut menjadi dasar pengangkatan pejabat. Ia menilai proses itu hanya menjadi formalitas untuk menutupi penunjukan berdasarkan kepentingan politik atau kedekatan pribadi.

“Kalau Ukom hanya pemanis, bukan instrumen objektif, maka yang lahir bukan meritokrasi, tapi loyalitas semu,” tegasnya.

Menurutnya, praktik seperti ini bisa merusak tatanan birokrasi dan menurunkan moral aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja dengan integritas.

“Kalau pejabat naik karena kedekatan, bukan prestasi, maka ASN akan berhenti berkompetisi secara sehat. Ini bahaya untuk reformasi birokrasi,” imbuh Muamil.

Publik pun mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk membuka hasil Ukom dan dasar pertimbangan promosi jabatan tersebut. Ketiadaan transparansi hanya akan memperdalam ketidakpercayaan publik, terutama terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini stagnan.

“Janji Wali Kota untuk mengangkat pejabat berdasarkan kinerja kini terasa seperti slogan kosong,” pungkas Muamil.

Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Hendra Karianga Sorot Kejati Malut: Kasus Tunjangan DPRD Rp139 Miliar Dinilai Jalan di Tempat

20 Mei 2026 - 12:19 WIT

Dugaan Perselingkuhan Risman Kembali Disorot, SEMMI Desak Gubernur Copot Kadis PUPR Malut

19 Mei 2026 - 16:19 WIT

SMMI Malut Desak Gubernur Copot Plt Kadis PUPR, Soroti Proyek Mangkrak Puluhan Miliar dan Dugaan KKN

19 Mei 2026 - 15:01 WIT

Rangkap Jabatan hingga Proyek Bermasalah, Plt Kadis PUPR Malut Dikepung Sorotan

16 Mei 2026 - 08:49 WIT

FORMAPAS Malut Desak Gubernur Copot Kepala BAPPENDA

12 Mei 2026 - 18:06 WIT

Pulangnya “Barifola”: Permintaan Terakhir Sang Ibu Kini Terwujud, H. Burhan Abdurahman Beristirahat di Tanah Kelahiran

12 Mei 2026 - 17:11 WIT

Trending di Buah Pikir