Menu

Mode Gelap

Daerah · 28 Okt 2025 10:55 WIT ·

Promosi Pejabat Gagal Dongkrak PAD, Janji Meritokrasi Wali Kota Ternate Dipertanyakan


 Muamil Sunan Perbesar

Muamil Sunan

Ternate, SerambiTimur — Janji Wali Kota Ternate untuk menerapkan sistem promosi jabatan berbasis kinerja kembali menuai tanda tanya besar. Promosi Mochtar Hasim, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), dinilai bertolak belakang dengan semangat meritokrasi yang digaungkan Pemerintah Kota Ternate.

Selama menjabat di Dishub, kinerja Mochtar dinilai jeblok. Data menunjukkan capaian retribusi parkir hanya 14,11 persen dari target Rp5 miliar. Kondisi ini menimbulkan kritik tajam karena posisi baru yang ditempati Mochtar justru merupakan instansi strategis yang mengelola seluruh pendapatan daerah.

Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Muamil Sunan, menilai promosi tersebut sebagai bentuk inkonsistensi kepemimpinan.

“Pejabat yang gagal mencapai target PAD seharusnya dievaluasi, bukan dipromosikan. Kalau yang tidak berprestasi justru diberi jabatan strategis, di mana letak keadilannya bagi ASN yang bekerja keras?” ujarnya.

Muamil juga meragukan transparansi Uji Kompetensi (Ukom) yang disebut menjadi dasar pengangkatan pejabat. Ia menilai proses itu hanya menjadi formalitas untuk menutupi penunjukan berdasarkan kepentingan politik atau kedekatan pribadi.

“Kalau Ukom hanya pemanis, bukan instrumen objektif, maka yang lahir bukan meritokrasi, tapi loyalitas semu,” tegasnya.

Menurutnya, praktik seperti ini bisa merusak tatanan birokrasi dan menurunkan moral aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja dengan integritas.

“Kalau pejabat naik karena kedekatan, bukan prestasi, maka ASN akan berhenti berkompetisi secara sehat. Ini bahaya untuk reformasi birokrasi,” imbuh Muamil.

Publik pun mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk membuka hasil Ukom dan dasar pertimbangan promosi jabatan tersebut. Ketiadaan transparansi hanya akan memperdalam ketidakpercayaan publik, terutama terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini stagnan.

“Janji Wali Kota untuk mengangkat pejabat berdasarkan kinerja kini terasa seperti slogan kosong,” pungkas Muamil.

Artikel ini telah dibaca 22 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Sinergi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Wujudkan MBG yang Berkualitas di Tidore

8 Juli 2026 - 16:33 WIT

Format Surat Mundur Disiapkan BKD, Ada Apa di Balik Nonaktifnya Pejabat Malut?

7 Juli 2026 - 16:05 WIT

Temuan Rp1,16 Miliar di Proyek PUPR Malut, LPI: Jangan Hambat Program Gubernur

7 Juli 2026 - 15:53 WIT

Skandal Tunjangan Belum Tuntas: Kejati Didesak Tak Beri Ruang Perlindungan Bagi Pejabat Berkuasa

6 Juli 2026 - 13:34 WIT

Terperiksa Kasus Rp139 M, Zulkifli Bian Tetap Pimpin BKD Malut

5 Juli 2026 - 20:24 WIT

GPM Desak KPK Periksa Raja Juli, Minta Kasus Suap Kuansing Diusut hingga Akar

5 Juli 2026 - 20:20 WIT

Trending di Hukum & Kriminal