Sofifi, SerambiTimur— Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, menyoroti lambannya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Provinsi Malut. Hingga akhir April 2025, penyerapan APBD baru mencapai 11 persen.
“Informasi yang saya terima, Ibu Gubernur sebenarnya sudah memberi arahan agar kegiatan seperti Pokir dan DAK segera dijalankan. Tapi sampai sekarang, BPBJ menyampaikan bahwa dokumen dari sejumlah dinas belum juga masuk,” ujar Iqbal, Selasa (29/4/2025).
Ikbal menyayangkan belum adanya laporan resmi terkait kebijakan efisiensi anggaran dari OPD teknis seperti Dinas PUPR dan BPBJ. Padahal, laporan tersebut penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas belanja pemerintah.
“DPRD tentu mendorong agar seluruh kegiatan segera dijalankan, baik perencanaan, pengadaan hingga pelaksanaan fisik. Kalau program ini berjalan, penyerapan otomatis akan meningkat,” jelasnya.
Iqbal juga mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, dan saat ini sudah memasuki akhir April. Ia berharap seluruh OPD segera merampungkan perencanaan agar proses tender dan pelaksanaan proyek fisik bisa segera dimulai.
Tinggalkan Balasan