Ternate, Serambi Timur – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mulai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, dengan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang difokuskan di Kabupaten Halmahera Selatan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Malut, Samsuddin Abdul Kadir, mengatakan bahwa perencanaan telah dilakukan, termasuk proyek pembangunan jalan dan penyelesaian kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota.
“Penyusunan APBD sedang berlangsung, termasuk tanggung jawab terhadap pembangunan di Halmahera Selatan, seperti infrastruktur jalan. Selain itu, ada juga kewajiban yang harus dibayarkan, termasuk utang proyek multiyears,” ujar Samsuddin saat ditemui di acara Pasar Murah Ramadan di Masjid Kesultanan, Senin (17/3/2025) sore.
Ia mengakui bahwa Pemprov Malut masih menghadapi sejumlah keterbatasan anggaran, sehingga harus menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Anggaran kita terbatas, tapi kita tetap berupaya menyelesaikan kewajiban yang ada,” tambahnya.
Selain itu, Pemprov Malut juga akan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Gane, meskipun sempat mengalami pemangkasan pada tahun sebelumnya.
“DAK tahun lalu sempat dipangkas, tapi tahun ini kita tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan di Gane,” jelasnya.
Untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan, Pemprov Malut akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada akhir April 2025. Dalam forum tersebut, akan dibahas penyelesaian ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami akan memastikan pembangunan dilakukan secara adil dan sesuai kebutuhan yang mendesak,” tandas Samsuddin.
Ia menambahkan bahwa APBD Maluku Utara tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp3,4 triliun, dengan lebih dari Rp1 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai. Sementara itu, anggaran lainnya akan digunakan untuk berbagai program pembangunan dan kegiatan sosial seperti pasar murah.
Tinggalkan Balasan