TERNATE, SerambiTimur-Kantor DPRD Kota Ternate tampak sepi sejak Senin (17/2). Seluruh anggota dewan tak beraktivitas karena sedang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.
Tak hanya itu, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Ternate juga dijadwalkan berangkat ke luar daerah pada Rabu (19/2) untuk menghadiri pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025. Sejumlah kepala bagian di Sekretariat Wali Kota turut serta, membuat aktivitas pemerintahan di Ternate semakin lengang.
Kondisi ini terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto. Melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengurangi perjalanan dinas serta kegiatan seremonial guna menghemat anggaran negara.
Menjelang pelantikan kepala daerah, anggota DPRD Ternate tercatat sudah tiga kali melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Kabag Umum Setwan DPRD Ternate, Abdul Sergi, mengonfirmasi bahwa Komisi I, II, dan III sedang berada di luar daerah.
“Iya, mereka lagi perjalanan dinas. Tapi untuk detailnya, bisa langsung tanya ke ketua-ketua komisi,” ujarnya.
Wakil Ketua II DPRD Ternate, Jamian Kolengsusu, yang dihubungi via telepon mengaku sedang menghadiri pertemuan dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bogor.
“Saya ikut agenda komisi ke Dispenda. Sebelumnya, saya juga menghadiri agenda partai,” ungkapnya.
Selain DPRD, deretan pejabat OPD yang akan berangkat antara lain Kepala Dinas Pendidikan Muchlis Djumadil, Kepala BKPSDM Samin Marsaoly, Kepala Dinas Perhubungan Mochtar Hasim, Kepala Dispora Sutopo Abdullah, serta beberapa kepala dinas lainnya.
Kepala Bagian Protokoler dan Kehumasan Pemkot Ternate, Agus Fian Jambak, mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa saja kepala OPD yang akan berangkat.
“Saya mendampingi Pak Wali dan Pak Wakil, jadi soal OPD lain saya tidak tahu,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Ternate mulai menerapkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen sesuai instruksi Presiden. Namun, perjalanan dinas yang terus berlangsung di lingkup DPRD dan OPD menimbulkan tanda tanya di tengah upaya penghematan anggaran tersebut.
Tinggalkan Balasan