TERNATE, SerambiTimur – Sebanyak 45 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar rapat mendadak di Hotel Safirna, Kelurahan Stadion, Kota Ternate Tengah, Selasa (2/12/2025). Rapat ini sontak memicu perhatian publik karena minimnya informasi resmi terkait agenda yang dibahas.
Pantauan di lokasi, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, yang mengindikasikan urgensi pertemuan ini. Meski demikian, substansi rapat masih menjadi misteri dan menimbulkan spekulasi terkait sejumlah isu krusial yang tengah membelit Pemprov Malut.
Dugaan kuat mengarah pada pembahasan rendahnya serapan anggaran Pemprov Malut yang baru mencapai 63 persen, padahal tahun anggaran 2025 segera berakhir. Kondisi ini menjadi sorotan tajam karena berdampak langsung pada efektivitas pembangunan dan pelayanan publik di Maluku Utara.
Selain itu, proyek pembangunan Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara yang kontroversial juga diyakini menjadi salah satu topik utama dalam rapat tersebut. Proyek yang dianggap bermasalah ini terus menuai kritik dan desakan agar diusut tuntas.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, “Rapat mendadak ini jelas terkait dengan isu-isu besar yang sedang mengemuka. Serapan anggaran yang rendah dan masalah proyek rumah dinas gubernur adalah dua persoalan utama yang harus segera ditangani.”
Menanggapi rapat mendadak ini, Ketua Harian PA GMNI Maluku Utara, Mudasir Ishak, mendesak agar pertemuan tersebut menghasilkan langkah konkret dan solusi strategis untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada.
“Masyarakat Maluku Utara menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dari pemerintah. Para pimpinan OPD harus bekerja profesional dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran serta menjalankan program pembangunan,” tegas Mudasir.
Hingga berita ini diturunkan, Pemprov Malut belum memberikan pernyataan resmi terkait rapat mendadak tersebut. Publik terus menanti klarifikasi dan berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata demi kemajuan dan kesejahteraan Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan