SOFIFI, Serambitimur.id – Ketidakhadiran Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iryanto Djafar, dalam rapat evaluasi progres proyek jalan dan jembatan yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Sarbin Sehe pada Senin (19/10/2026), ternyata sejalan dengan sorotan tajam yang telah disampaikan Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara, Iswanto, sejak beberapa waktu lalu.
Koordinator Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara, Rajak Idrus, menilai bahwa desakan yang disampaikan Iswanto sebelumnya telah mendorong pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti dengan menggelar rapat evaluasi tersebut. Iswanto telah mendesak Gubernur Maluku Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PUPR, bahkan menyampaikannya secara langsung di hadapan Gubernur Serly Tjoanda saat Sidang Paripurna HUT Provinsi Maluku Utara.
Namun sayangnya, saat rapat evaluasi akhirnya digelar dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur, Risman Iryanto Djafar justru tidak hadir.
Rajak Idrus memberikan catatan kritis atas kejadian tersebut. Menurutnya, ketidakhadiran Kadis PUPR pada momen evaluasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur bukan sekadar masalah kehadiran, melainkan mencerminkan sikap kerja yang kurang mencerminkan tanggung jawab publik.
“Jika pimpinan dinas saja tidak hadir saat pimpinan daerah datang mengevaluasi pekerjaan yang menyangkut ratusan miliar anggaran rakyat, ini adalah sinyal yang sangat buruk. Masyarakat berhak mempertanyakan keseriusan pengelolaan anggaran di dinas ini,” tegas Rajak Idrus.
Lebih lanjut, Rajak menambahkan bahwa ketidakhadiran ini justru memperkuat kekhawatiran yang selama ini disampaikan Iswanto. Selama ini, Iswanto telah menyoroti tiga paket pekerjaan yang bermasalah serta rendahnya serapan anggaran di lingkungan Dinas PUPR. Iswanto menegaskan, besarnya anggaran infrastruktur yang dikelola tidak berbanding lurus dengan hasil di lapangan. sejumlah proyek terlambat, progres rendah, dan kualitas pekerjaan dipertanyakan.
Kini, fakta bahwa pimpinan dinas justru tidak hadir saat Wakil Gubernur sendiri datang mengevaluasi, semakin mempertegas sorotan tersebut.
Iswanto mencatat, proyek ruas jalan Makian baru mencapai progres 37,39 persen, sedangkan jalan dan jembatan Payahe–Dehepodo senilai Rp14,6 miliar juga baru 38 persen. Angka-angka ini belum menunjukkan perubahan berarti saat rapat evaluasi berlangsung. Wagub Sarbin Sehe sendiri mencatat rata-rata progres secara keseluruhan berada di angka 61 persen, namun banyak pekerjaan yang masih tertinggal jauh dari target.
Pertanyaan singkat Wagub Sarbin Sehe — “Dia agenda di mana?” — menurut Rajak, seolah menjadi pengingat nyata atas apa yang selama ini disampaikan Iswanto: ada yang tidak beres dalam pengawasan dan pengendalian proyek di Dinas PUPR. Jika saat pimpinan daerah datang mengevaluasi pun Kadisnya tidak ada di tempat, bagaimana mungkin masyarakat dapat memastikan setiap rupiah anggaran dikelola dengan serius dan bertanggung jawab?
Sementara itu, awak media berupaya mengonfirmasi langsung kepada Plt Kepala Dinas PUPR, Risman Iryanto Djafar, melalui pesan WhatsApp maupun panggilan telepon. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada tanggapan. Bahkan nomor awak media diduga telah diblokir oleh yang bersangkutan.
Pertemuan khusus dengan para kontraktor dijadwalkan pada 23 atau 24 Oktober 2026. Namun desakan Iswanto agar Gubernur Serly Tjoanda segera mengevaluasi kinerja Risman Iryanto Djafar, kini terasa semakin mendesak dan relevan dengan situasi yang terjadi di lapangan.
