SOFIFI, Serambitimur.id — Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengaku tidak mengetahui keberadaan Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iryanto Djafar, saat berlangsungnya rapat evaluasi progres pelaksanaan jalan dan jembatan, realisasi anggaran, serta realisasi fisik di lapangan pada Senin (19/10/2026).
Saat ditanya wartawan terkait ketidakhadiran Kadis PUPR saat rapat berlangsung, dan ditanyakan: “Rapat evaluasi tanpa Kadis PUPR itu bagaimana, Pak?” Sarbin Sehe secara jujur menjawab tidak mengetahui keberadaan pimpinan dinas tersebut.
“Tidak tahu Kadisnya ada di mana. Tanya dia sendiri, dia ada di mana,” jawab Sarbin singkat saat diwawancarai.
Ketidakhadiran Risman Iryanto Djafar pada momen penting ini justru terjadi di saat sejumlah proyek infrastruktur masih tertinggal jauh dari target penyelesaian. Proyek ruas jalan Makian baru mencatatkan progres 37,39 persen, sedangkan pembangunan jalan dan jembatan Payahe-Dehepodo dengan pagu anggaran Rp14,6 miliar juga baru mencapai 38 persen. Padahal tenggat waktu penyelesaian seluruh pekerjaan tinggal sekitar dua bulan lagi, tepatnya pada 30 Desember 2026.
Meskipun tanpa kehadiran Kadis PUPR, rapat evaluasi tetap berjalan bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat teknis Dinas PUPR. Sarbin Sehe mencatat rata-rata progres pembangunan jalan dan jembatan secara keseluruhan telah mencapai 61 persen, dan tetap optimis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
“Tadi hampir seluruh kegiatannya sudah dipresentasi oleh teman-teman PPK maupun bidang teknis. Ya, optimistis bisa selesai di tanggal 30 Desember. Saya juga sudah mengagendakan ulang rapat dengan pihak ketiga nanti di akhir Oktober ini,” ujarnya.
Sarbin juga mengakui adanya kendala yang sempat menghambat pelaksanaan di lapangan. “Ada kendala teknis, pengadaan barang, pengadaan material. Sehingga kalau material sudah di lapangan, ya sudah selesai,” jelasnya.
Namun angka rata-rata 61 persen tidak menutup fakta bahwa masih ada proyek yang progresnya di bawah 40 persen. Publik pun mempertanyakan keseriusan pengawasan di lapangan, ketika pimpinan dinas yang memegang kendali justru tidak hadir pada saat evaluasi berlangsung.
