TERNATE, SerambiTimur — Kasus dugaan kecurangan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) semakin memanas. Sorotan kini tertuju pada Tim Seleksi Daerah (Timselda) yang dinilai lalai mengawal proses seleksi.
Akademisi Universitas Khairun (Unkhair), Muamil Sunan, menegaskan bahwa Timselda memegang peran penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, dugaan kelalaian Timselda sangat mungkin menjadi akar masalah.
“Mereka seharusnya menjadi garda terdepan mencegah praktik kotor. Kalau ada penyimpangan, Timselda harus bertanggung jawab,” ujar Muamil kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).
Ia mendesak pihak berwenang melakukan investigasi menyeluruh. Jika terbukti ada unsur kelalaian atau kesengajaan, kata Muamil, sanksi tegas harus dijatuhkan sesuai aturan.
Selain itu, ia menyoroti lemahnya pengawasan selama proses seleksi berlangsung. “Pengawasan yang longgar membuka ruang kecurangan dan merugikan banyak pihak. Ini harus diperbaiki,” tambahnya.
Kasus PPPK ini menjadi perhatian publik luas. Masyarakat berharap pemerintah segera menuntaskan polemik tersebut dan memastikan para pelaku yang terlibat mendapat konsekuensi hukum.
Tinggalkan Balasan