Halsel, SerambiTimur — Akses utama menuju Kantor DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Selatan lumpuh total, Selasa (8/7/2025), setelah seorang warga memblokade tiga ruas jalan strategis di kompleks perkantoran Pemkab.
Aksi pemalangan dilakukan oleh Bakir Maringking, pemilik lahan yang mengklaim hak atas tanah tersebut belum pernah dibebaskan secara sah oleh pemerintah daerah sejak tahun 2007.
“Sudah 17 tahun saya menunggu itikad baik pemerintah. Semua dokumen lahan ini ada pada saya. Tapi janji tinggal janji,” tegas Bakir saat ditemui di lokasi.
Ia menyatakan bahwa blokade tidak akan dibuka sampai ada penyelesaian resmi dan tertulis dari Pemkab Halsel. Aksi protes ini berdampak langsung pada aktivitas pelayanan publik. Ratusan ASN dan warga terpaksa memutar balik, sementara sejumlah kendaraan dinas terjebak di lokasi.
“Dulu saya pernah buka blokade karena diminta baik-baik. Tapi ternyata, tak ada penyelesaian. Saya bosan dibohongi,” ujarnya dengan nada tinggi.
Bakir juga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik agraria yang justru dibiarkan berlarut dan kini berimbas pada pelayanan publik.
“Saya ingin hak saya dihargai. Ini negara hukum. Jangan anggap masyarakat bodoh. Saya punya bukti legal,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun pejabat Pemkab Halsel yang turun menemui Bakir atau memberikan keterangan resmi. Akses jalan masih tertutup dan warga berharap ada langkah cepat agar pelayanan kembali normal.
Tinggalkan Balasan