TIDORE, SerambiTimur — Ribuan massa yang terdiri dari ASN, PPPK, Non ASN, hingga masyarakat Kota Tidore Kepulauan turun ke jalan menolak pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi. Massa aksi melakukan long march dari Kantor Wali Kota menuju Kedaton Kesultanan Tidore, Kamis (17/7/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan wacana pemekaran Sofifi yang dinilai mengabaikan suara rakyat Tidore sebagai pemilik sah wilayah adat. Presidium Rakyat Tidore menilai, Sofifi secara sejarah, budaya, politik, dan administrasi tidak terpisahkan dari Kesultanan Tidore.
Di halaman Kedaton, juru bicara Presidium Rakyat Tidore, Abubakar Nurdin, membacakan tujuh tuntutan. Pertama, mendesak Sultan Tidore, H. Husain Alting Sjah, untuk bersikap tegas mempertahankan wilayah adat. Kedua, meminta Wali Kota dan DPRD Tidore Kepulauan tidak gegabah menentukan sikap politik dan segera melakukan kajian hukum terkait status Sofifi.
Tuntutan berikutnya meminta Gubernur Maluku Utara memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Sofifi dan menghentikan wacana DOB Sofifi beserta manuver politiknya. Mereka juga mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta maaf kepada rakyat Tidore atas pernyataan di DPR RI yang dinilai menyinggung perasaan warga.
Selain itu, massa mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera menggelar rapat terbatas membahas status ibu kota provinsi di Kota Tidore Kepulauan yang berkedudukan di Sofifi. Terakhir, seluruh rakyat dan pemerintah Tidore diimbau menjaga keutuhan wilayah dari kepentingan politik segelintir orang.
Presidium Rakyat Tidore meminta tuntutan ini segera ditindaklanjuti oleh Sultan Tidore, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD Kota Tidore.
Tinggalkan Balasan