SOFIFI, SerambiTimur – Suasana Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Maluku Utara pada Senin (4/8) terasa berbeda. Kursi-kursi terisi penuh, mulai dari anggota DPRD, pimpinan OPD, hingga insan pers. Di barisan depan, Wakil Gubernur Sarbin Sehe hadir mengikuti jalannya rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Husni Bopeng.
Hari itu, DPRD Maluku Utara memasuki tahap penting: mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025–2029—dokumen yang akan menjadi peta jalan pembangunan “Bumi Moloku Kie Raha” selama lima tahun ke depan.
Rapat Paripurna ini merupakan kelanjutan dari pembahasan Badan Anggaran pada 30 Juli 2025. “Seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya atas RPJMD 2025–2029,” ujar Husni dalam pembukaan sidang.
RPJMD yang diusung Gubernur Sherly Laos memuat visi besar: “Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.” Di dalamnya tercantum enam misi, enam tujuan utama, dan 16 sasaran pembangunan sebagai kompas pemerintahan Sherly–Sarbin.
Suara-Fraksi yang Mewarnai Paripurna
Satu per satu, juru bicara fraksi menyampaikan sorotan, harapan, dan catatan kritis.
Fraksi Golkar, lewat Johan Josias Manery, menegaskan pentingnya proyeksi PAD yang realistis serta efisiensi anggaran. Golkar juga mengingatkan Pemprov agar serius menata Sofifi sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi baru Maluku Utara.
Fraksi PDIP memilih tidak memberikan tanggapan.
Dari Fraksi NasDem, Pardin Isa menilai ketergantungan Pemprov pada industri ekstraksi dan transfer pusat masih terlalu besar. Ia juga menyinggung ketimpangan infrastruktur antarwilayah serta pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal.
Fraksi PKS melalui Is Suaib memandang RPJMD sebagai momentum emas untuk merumuskan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat provinsi maritim yang multikultural. PKS menegaskan pentingnya landasan spiritual dalam setiap kebijakan agar pembangunan tidak semata-mata pragmatis.
Sorotan soal ketimpangan wilayah kembali muncul dari Fraksi Hanura. Iswanto menilai RPJMD belum proporsional, terutama melihat kondisi Pulau Taliabu. Hanura juga memberi perhatian pada lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan.
Dari Fraksi Gerindra, Machmud Esa mengapresiasi gagasan hilirisasi ekonomi dan mendorong Pemprov mengembangkan blue economy dan green economy, bukan lagi terjebak pada pola brown economy.
Fraksi PKB melalui Irfan Soekoenay mengingatkan bahwa RPJMD bukan sekadar memenuhi syarat regulasi, tetapi harus menjadi wujud nyata janji kampanye Sherly–Sarbin.
Sementara Fraksi Bintang Demokrat lewat Mery Popala menyoroti perlunya konsistensi pelaksanaan visi-misi dengan melibatkan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM.
Sorotan pendidikan muncul dari Fraksi Amanat Persatuan Indonesia. Jamrud Hi Wahab menegaskan RPJMD harus berangkat dari kebutuhan dasar masyarakat, termasuk mengatasi kesenjangan sarana-prasarana sekolah antarwilayah.
Semua Fraksi Sepakat Melanjutkan Pembahasan
Meski memberikan catatan kritis, seluruh fraksi DPRD Provinsi Maluku Utara akhirnya sepakat menerima Rancangan RPJMD 2025–2029 untuk segera dibahas pada tahap berikutnya.
Dokumen pembangunan lima tahun ini kini memasuki fase penting: memastikan setiap visi dan misi benar-benar terimplementasi untuk mewujudkan “Maluku Utara Bangkit”. (Adv)
Tinggalkan Balasan