SerambiTimur — Rencana pemekaran Sofifi sebagai kotamadya dipastikan belum akan terlaksana dalam waktu dekat. Kepastian itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat bertemu Sultan Tidore Husain Alting Sjah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Rabu (23/7/2025). Pertemuan tersebut turut disaksikan Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, M.Si.
Dalam pertemuan itu, Sultan Husain menyampaikan kekhawatirannya terkait situasi di Maluku Utara yang memanas akibat polemik Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi. Menanggapi hal itu, Mendagri Tito menegaskan pemekaran Sofifi belum mendesak untuk direalisasikan.
“Di Sofifi itu harus ada bandara dan pelabuhan. Kalau tidak ada, orang tetap akan ke Ternate,” ujar Tito.
Ia mengaku telah menyampaikan penundaan rencana DOB Sofifi kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
“Ngapain bicara DOB? Masih banyak masalah lain yang harus diselesaikan dulu. Mohon maaf, di pemerintahan yang lama agak berat,” tutur Tito.
Tito mencontohkan sejumlah ibu kota provinsi di Indonesia yang tetap berjalan tanpa berstatus kotamadya, seperti Manokwari di Papua Barat, Mamuju di Sulawesi Barat, dan Tanjung Selor di Kalimantan Utara.
“Toh pembangunan tetap jalan. Jadi tidak harus gubernur berkantor di satu kota yang berstatus kotamadya. Jadi bapak (Sultan) jangan khawatir. Kalau mau dimekarkan, persoalan-persoalan lain harus dibenahi dulu. Tidore juga harus benar-benar mandiri. Masih terlalu jauh untuk sekarang,” jelasnya.
Ia menegaskan, pusat pemerintahan provinsi tetap di Sofifi, namun belum harus menjadi kotamadya.
“Tetap pusat pemerintahannya di sana, tapi tidak harus menjadi kota,” tegas Tito.
Usai pertemuan, Sultan Tidore Husain Alting Sjah menyampaikan bahwa Mendagri memastikan pemekaran kotamadya di Maluku Utara tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Beliau sampaikan, inshaa Allah tidak akan ada dulu, karena masih terkendala anggaran dan banyak hal lainnya. Jadi butuh waktu yang panjang,” ujar Sultan Husain.
Mendagri, lanjutnya, juga mengingatkan agar masyarakat Maluku Utara tetap menjaga persatuan dan keutuhan NKRI.
“Beliau berpesan, jangan hanya karena kepentingan politik sesaat kita terpecah belah. Kita semua yang rugi. Jadi, untuk jangka waktu yang cukup lama, belum ada wacana pemekaran kotamadya,” tandas Sultan.
Tinggalkan Balasan