TERNATE, SerambiTimur — Polemik status Stadion Gelora Kie Raha (GKR) kembali memanas. Ketua Komisi III DPRD Halmahera Barat, Hardi Hayun, melayangkan kritik tajam kepada Wakil Manajer Malut United, Asgar Saleh, yang sebelumnya menyatakan klub bisa pindah kandang bila polemik GKR berlarut.
Menurut Hardi, komentar tersebut tidak relevan dan justru memperkeruh suasana. “Polemik ini urusan Pemkot Ternate dan Pemkab Halbar. Tidak ada hubungannya dengan Malut United. Jadi, jangan cari muka,” tegas Hardi, Kamis (21/8/2025).
Ia menilai, Asgar memanfaatkan popularitas Malut United untuk menekan pemerintah daerah. “Euforia masyarakat terhadap Malut United sedang tinggi, jangan justru dipakai untuk menggiring opini yang keliru,” ujarnya.
Hardi menambahkan, Pemkab Halbar tidak pernah mempersoalkan Malut United bermain di Stadion GKR. “Kami tidak pernah melarang, apalagi mempermasalahkan. Jadi tidak ada alasan membawa-bawa nama klub dalam polemik aset,” katanya.
Sementara itu, Asgar sebelumnya menegaskan renovasi GKR dibiayai penuh oleh PT Malut Maju Sejahtera, tanpa dana pemerintah. Menurutnya, renovasi dilakukan berdasarkan MoU dengan Pemkot Ternate, yang saat itu mengklaim GKR sebagai aset pemkot.
Namun, DPRD Halbar menilai masalah aset seharusnya diselesaikan secara administrasi antara pemerintah daerah. “Ini aset pemerintah, bukan ranah klub sepakbola. Jadi jangan dipolitisasi. Kalau Pemkot serius, selesaikan administrasinya dengan Pemkab Halbar,” pungkas Hardi.
Tinggalkan Balasan