Ternate, SerambiTimur – Pernyataan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Ardian, terkait penetapan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan, tampaknya hanya pepesan kosong. Sudah enam bulan berlalu, namun belum ada tanda-tanda keseriusan dari pihak Kejati Maluku Utara untuk menindaklanjuti temuan penyertaan modal yang menjadi temuan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-1016/PW33/5/2022.
Sekretaris DPD GPM Malut, Yuslan Gani, pada Jumat (21/07) menyampaikan kepada awak media bahwa kasus penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2016 hingga 2019 sebesar Rp22.850.000.000,00 tidak lagi menjadi rahasia. Perkembangan kasus ini bahkan sudah diketahui berbagai elemen masyarakat, namun hingga saat ini, Kejati Maluku Utara belum juga menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Menurut Yuslan, berdasarkan hasil audit Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara tertanggal 7 Juli 2022, terjadi penyalahgunaan pengelolaan dana yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp7 miliar.
Yuslan menambahkan, hasil audit tersebut juga menemukan penyimpangan pengelolaan dana penyertaan modal. Terdapat penyetoran modal oleh pemerintah daerah periode 2015 sampai 2019 senilai Rp550.000.000,00 kepada PT BPRS yang tidak dicatat atau dibukukan sebagai penyertaan modal dalam laporan keuangan PT BPRS. Akibatnya, dari jumlah penyetoran modal Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp11.000.000.000,00 dan nilai saham yang dimiliki Pemerintah Kota Ternate atas penyetoran modal ke PT BPRS Bahari Berkesan Rp10.450.000.000,00, terjadi kerugian negara sebesar Rp550.000.000,00.
“Melihat temuan ini, Kejati Maluku Utara harus segera menetapkan tersangka dalam kasus ini,” tegas Yuslan.
Tinggalkan Balasan