TERNATE, SerambiTinur — Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menegaskan komitmennya mendorong program transmigrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Viva Yoga Mauladi, di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Ternate, Senin (15/7/2025).
Rakor bertema “Transformasi Transmigrasi Menuju Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara” ini dihadiri para kepala daerah, di antaranya Wakil Bupati Lamongan, Bupati Pulau Morotai, serta para kepala daerah kabupaten/kota di Malut.
Dalam sambutannya, Wagub Sarbin mengajak seluruh kepala daerah menyatukan visi membangun kawasan transmigrasi secara berkelanjutan dan adil. Ia pun mengapresiasi kehadiran Wakil Menteri dan rombongan, termasuk penandatanganan MoU antara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Pulau Morotai untuk memperkuat sinergi pemberdayaan masyarakat.
“Ini bukan sekadar dukungan simbolik dari pemerintah pusat, tetapi juga bukti komitmen nyata untuk masa depan masyarakat di kawasan transmigrasi,” ujar Sarbin.
Saat ini, terdapat tujuh wilayah transmigrasi aktif di Maluku Utara, yaitu: Pulau Mangoli (Kepulauan Sula), Pulau Morotai, Kecamatan Maba dan Patlean (Halmahera Timur), Desa Nusliku dan Pulau Bacan (Halmahera Selatan), Desa Toliwang (Halmahera Utara), Desa Sagea Waleh (Halmahera Tengah), serta Payahe (Kota Tidore Kepulauan).
Meski begitu, Wagub tak menampik masih banyak tantangan di lapangan, mulai dari akses terbatas ke sarana prasarana, keterbatasan konektivitas antarwilayah, hingga pengembangan SDM yang belum optimal.
“Saya mengajak kita semua menyatukan langkah, agar kawasan transmigrasi benar-benar maju dan terintegrasi,” tegasnya.
Dalam Rakor tersebut, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyerahkan bantuan keuangan senilai lebih dari Rp35 miliar untuk tujuh daerah transmigrasi di Malut. Dana ini akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Rinciannya, Kabupaten Pulau Morotai menerima Rp8,6 miliar, Halmahera Tengah Rp11,8 miliar, Halmahera Timur Rp2,5 miliar, Halmahera Selatan Rp4,5 miliar, Halmahera Utara Rp4,9 miliar, Kepulauan Sula Rp1,2 miliar, dan Kota Tidore Kepulauan Rp1,4 miliar.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal penyusunan strategi bersama antara pusat dan daerah untuk memastikan transmigrasi benar-benar mendukung pengentasan kemiskinan dan kemandirian ekonomi di Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan