Halut- Masyarakat Galela kembali menagih janji kepada pihak PT. Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) terkait pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam program Rehabilitas Daerah Aliran Sungai (DAS) II di Wilayah Kecamatan Galela Selatan dan Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.
Hal ini karena PT. NHM belum menyerahkan dokumen DAS II kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, sebagai bukti bahwa status lahan benar milik warga.
Salah satu pemilik lahan, Rizal Ali mengaku kecewa lantaran tidak merasa aman lahannya menjadi lokasi program rehab DAS II PT. NHM. Bersama warga, mereka memprotes kepada PT. NHM sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam emas di wilayah Kabupaten Halmahera Utara khususnya di Desa Kao dan Malifut.
“Masyarakat seperti saya dan masyarakat pemilik lahan lainnya sangat di kecewa karena sampai saat ini tidak merasa aman dengan lahan-lahan kami yang menjadi lokasi program rehab DAS II PT. NHM,” kata Rizal, Selasa, 26 Desember 2023.
Menurut dia, pihaknya resah karena tidak ada kejelasan soal penyerahan dokumen tersebut. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan warga akan potensi perebutan lahan pada program tersebut.
Padahal, lanjut dia, proses penilaian rehab DAS II sudah dilakukan pada bulan Oktober tahun 2023 kemarin, namun tidak ada keseriusan pihak PT. NHM sebagai pemegang IPPKH.
“Masyarakat pemilik lahan pada program rehab DAS II Galela, di Desa Togawa Besi, Desa Togawa, Desa Soakonora, Desa Igobula dan Desa Samuda meminta dengan tegas kepada PT. NHM agar segera selesaikan penyerahan dokumen rehab DAS II,
sehingga status tanaman dilahan masyarakat menjadi legal dan tidak berpotensi sengketa dikemudian hari,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan