Ternate, SerambiTimur – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Malut saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Pendampingan Penginputan Indeks Inovasi Daerah (IID) di Hotel Batik, Ternate, Senin (7/7).
Di hadapan unsur OPD, akademisi, dan perwakilan pemerintah pusat, Sarbin menyentil keras lemahnya inovasi dan buruknya tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, sinergi antarlembaga masih jauh dari ideal dan berakibat pada stagnasi capaian indeks kinerja.
“IPKD seharusnya menjadi cermin kinerja dan alat pembinaan. Tapi yang terjadi, banyak perencanaan tidak sinkron, pelaporan tidak transparan, dan semua ini hanya berujung pada angka kosong dalam laporan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti rendahnya kualitas dokumen perencanaan, seperti RPJMD, yang tidak terintegrasi dan tidak transparan dalam pengelolaan anggaran. Padahal, prinsip value for money – efisien, adil, dan tepat sasaran – harus menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah.
“Jangan bicara inovasi kalau praktiknya justru boros dan tidak berdampak nyata. Ini bukan soal anggaran semata, tapi soal komitmen moral dalam mengelola uang rakyat,” sindir Sarbin.
Wagub juga mengecam kebiasaan sejumlah OPD yang lebih sering menggelar kegiatan di luar Sofifi, khususnya pada hari kerja. Ia menilai pola ini melemahkan fungsi Sofifi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara.
“Sofifi harus kita hidupkan. Jangan pusat pemerintahan malah sepi, sementara para OPD sibuk berkegiatan di hotel-hotel Ternate,” tukasnya.
Sarbin menegaskan, Rakor ini tidak boleh hanya menjadi ajang seremoni dan dokumentasi, tetapi harus menjadi momentum memperbaiki koordinasi dan mempercepat penginputan IPKD dan IID dengan kualitas yang nyata.
Acara ini turut dihadiri Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri RI, tim teknis IPKD dan IID BSKDN, serta perwakilan OPD provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku Utara, termasuk dari Diskominfo, BPKAD, dan Bappeda.
