TERNATE, SerambiTimur — Polemik tunjangan dan gaji anggota DPRD Maluku Utara (Malut) semakin memanas. Di tengah derasnya sorotan publik terhadap alokasi anggaran puluhan miliar rupiah untuk tunjangan perumahan dan transportasi, Sekretariat DPRD justru memilih bungkam.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Malut, Isman, ketika dikonfirmasi wartawan, enggan menjelaskan secara rinci besaran gaji dan tunjangan anggota dewan. Dalam pesan WhatsApp yang dikirimnya pada Senin (27/10/2025), Isman hanya menjawab singkat:
“Ente baca di PP 18 dulu, nanti bendahara kirim rincian baru kita teruskan.”
Sikap tertutup itu menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi, masyarakat kini tengah menyoroti nilai tunjangan perumahan dan transportasi yang mencapai hampir Rp 30 miliar pada APBD 2025.
Sebelumnya, wartawan juga berupaya meminta klarifikasi kepada Ketua DPRD Malut, Ikbal Ruray. Namun, ia justru mengarahkan media untuk menghubungi Sekwan.
“Minta penjelasan ke Pak Sekwan Ade,” tulis Ikbal singkat melalui pesan WhatsApp.
Saling lempar tanggung jawab antara pimpinan dewan dan Sekretariat DPRD Malut ini membuat publik semakin geram. Banyak pihak menilai sikap tersebut mempertebal kesan bahwa ada yang tidak ingin dibuka ke publik.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun pejabat DPRD Malut yang memberikan klarifikasi resmi mengenai struktur penghasilan anggota DPRD, baik terkait gaji pokok maupun tunjangan yang bersumber dari APBD.
Publik kini menantikan kejelasan dan transparansi dari lembaga legislatif yang sejatinya menjadi representasi rakyat, bukan justru menutup akses informasi atas penggunaan uang rakyat.
Tinggalkan Balasan