Sofifi, SerambiTimur — Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) telah mengajukan usulan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp8 triliun ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Usulan ini merupakan hasil pemetaan kebutuhan strategis dari sepuluh kabupaten/kota yang dirumuskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Masih ada sejumlah dokumen administratif yang perlu kami lengkapi. Ini merupakan hasil koordinasi dengan seluruh daerah,” ujar Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kepada wartawan, Senin (26/5/2025).
Menurut Sherly, dokumen usulan telah diserahkan beberapa pekan lalu dan saat ini Pemprov sedang menyempurnakan kelengkapan administrasi sebagai syarat tindak lanjut dari kementerian.
Ia optimistis pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bisa tuntas dalam masa kepemimpinan Sherly-Sarbin selama lima tahun ke depan.
“Mapping kebutuhan sudah kami lakukan dan proposal senilai Rp8 triliun sudah kami serahkan ke Kementerian PU,” tegasnya.
Memasuki masa kerja 100 hari pertama, Pemprov mulai mengalihkan fokus ke sektor unggulan lainnya, yakni perikanan dan pertanian, yang dinilai berpotensi besar menggerakkan ekonomi daerah.
“Setelah 100 hari kerja, saya mulai memetakan potensi sektor perikanan dan pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Di sektor kelautan, Pemprov juga telah meluncurkan bantuan alat tangkap untuk nelayan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Bantuan alat tangkap ini bagian dari komitmen kami memperkuat sektor perikanan,” tutup Sherly.
Tinggalkan Balasan