TERNATE, SerambiTimur – Di atas panggung seremonial, Pemerintah Kota Ternate dengan bangga menyebut telah memasuki era baru: digitalisasi parkir. Dinas Perhubungan pun mengklaim bahwa sistem ini akan menghadirkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus menjadi terobosan modern untuk menutup kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, realitas di lapangan bercerita lain. Jauh dari kesan modern, praktik “digitalisasi” yang digembar-gemborkan ternyata hanya sebatas perubahan cara mencatat nomor kendaraan, bukan cara pembayaran. Uang tunai tetap berpindah tangan, karcis kertas tetap diberikan, dan publik pun bertanya-tanya: di mana letak transformasi digital yang sesungguhnya?
Klaim Digitalisasi yang Setengah Hati
Seorang akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Aziz Hasyim, menilai apa yang disebut digitalisasi parkir di Ternate hanyalah ilusi. “Digitalisasi itu mestinya mengubah sistem manual menjadi digital secara menyeluruh, baik pencatatan maupun transaksinya. Kalau uang masih ditarik tunai, itu bukan digitalisasi,” tegasnya, Selasa (23/9/2025).
Aziz menyoroti bahwa sistem ini justru membuka celah kebocoran PAD semakin lebar. Tanpa penerapan pembayaran nontunai—seperti QRIS, aplikasi parkir, atau e-money—kontrol terhadap aliran retribusi menjadi mustahil. “Uang tunai adalah celah terbesar. Selama uang parkir masuk kantong petugas lebih dulu, jangan heran target pendapatan daerah tak pernah tercapai,” tambahnya.
Realitas di Lapangan
Investigasi SerambiTimur menemukan, memang benar petugas parkir kini dilengkapi perangkat untuk memindai nomor kendaraan. Namun setelah itu, proses pembayaran tetap kembali ke cara lama: karcis kertas dan uang tunai. Perbedaan paling mencolok hanyalah penampilan luar, bukan substansi.
“Ini hanya permainan istilah. Digitalisasi palsu. Publik disuguhi wajah baru, padahal praktik lama masih berjalan seperti biasa,” ujar Aziz.
Citra atau Substansi?
Bagi sebagian warga, program ini terasa lebih sebagai kosmetik birokrasi. Ada peluncuran, ada slogan, tetapi substansi perbaikan belum nyata. Transparansi yang dijanjikan masih jauh dari harapan, sementara kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah bisa kian terkikis.
“Kalau memang serius ingin digitalisasi, hilangkan uang tunai. Terapkan sistem pembayaran digital berbasis aplikasi atau kode QR, baru bisa bicara transparansi. Kalau tidak, ini hanya kamuflase,” kata Aziz menutup kritiknya.
Bola Panas di Tangan Pemkot
Kini, tantangan terbesar ada di pundak Pemerintah Kota Ternate: berani melangkah lebih jauh dengan meniadakan uang tunai, atau bertahan dengan praktik lama yang dibungkus jargon modernisasi. Jika memilih jalan kedua, bukan hanya PAD yang terus bocor, tetapi juga kredibilitas pemerintah yang ikut dipertaruhkan.
Tinggalkan Balasan