SOFIFI, 21 Oktober 2025 — Rapat paripurna di Gedung DPRD Maluku Utara siang itu berlangsung dalam suasana yang tenang namun mengalir dinamis. Satu per satu, perwakilan sembilan fraksi berdiri menyampaikan pandangan mereka terhadap Rancangan APBD 2026. Meski berangkat dari sudut pandang berbeda, semuanya dipersatukan oleh kekhawatiran yang sama: pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kuntu Daud dan dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe itu menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi menghadapi tantangan fiskal tahun depan.
Golkar membuka pandangan dengan menekankan disiplin regulatif sebagai fondasi penyusunan anggaran. PDIP menegaskan pentingnya meningkatkan PAD agar kebutuhan pembangunan tidak terhambat. PKS dan Hanura menyerukan efisiensi dan transparansi sebagai prasyarat penggunaan anggaran yang sehat. Gerindra dan PKB mendorong optimalisasi potensi sumber daya alam dan ekonomi lokal sebagai penopang fiskal daerah.
Fraksi NasDem, Amanat Persatuan Indonesia, dan Bintang Demokrat menambahkan pentingnya hubungan harmonis dengan pemerintah pusat agar stabilitas fiskal terjaga dan program sosial dasar—pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial—tetap berjalan tanpa hambatan.
Wakil Gubernur Sarbin Sehe menanggapi seluruh pandangan dengan apresiasi. Ia menegaskan bahwa kerja sama eksekutif dan legislatif menjadi kunci menjaga arah pembangunan, terlebih di tengah gejolak fiskal nasional.
Dengan modal kesepahaman itu, pembahasan lanjutan APBD 2026 memasuki tahap berikutnya. Di balik angka-angka anggaran, satu pesan utama mengemuka: pembangunan tidak boleh berhenti, meski ruang fiskal terus menyempit.
Tinggalkan Balasan