Sermabi Timur, Ternate – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate, sejak awal dilantiknya Tauhid soleman sebagi wali kota hingga akhir masa jabatan dinilai tidak memprioritaskan kesejahteraan rakyat.
Pernyataan ini disampaikan oleh akademisi Muamil Sunan pada media ini, Rabu (3/7).
Muamil menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat jika dilaksanakan sesuai fungsinya. Namun, faktanya, APBD Kota Ternate tidak menyentuh pembangunan di wilayah terluar atau pinggiran, sehingga terjadi ketimpangan yang cukup besar dan mayoritas masyarakat di wilayah tersebut masih hidup dalam kemiskinan.
“APBD tidak dihasilkan melalui suatu proses instan, tetapi disusun dengan perencanaan yang sistematis dan terukur, melibatkan masyarakat melalui forum musrenbang,” ujarnya.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun, Muamil menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi utama APBD.
Pertama, fungsi alokasi yang dimaksudkan agar APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelayanan publik semakin baik. Namun, realita pelayanan publik di Kota Ternate masih memprihatinkan, seperti pelayanan air bersih dan pengelolaan sampah yang masih buruk.
Kedua, fungsi distribusi yang berarti anggaran sebagai instrumen untuk membagi sumber daya dan pemanfaatannya secara adil dan merata guna mengurangi kesenjangan sosial antara pusat kota dan wilayah pinggiran. Namun, fakta menunjukkan bahwa APBD Kota Ternate tidak menyentuh pembangunan di wilayah terluar, sehingga terjadi ketimpangan yang cukup besar dan mayoritas masyarakat di wilayah tersebut masih miskin.
Ketiga, fungsi stabilitas yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi.
Namun, geliat ekonomi Kota Ternate tidak berjalan normal sehingga inflasi di kota tersebut cenderung mengalami kenaikan, menurut rilis BPS.
Muamil juga mengkritisi pembangunan rumah dinas Wali Kota Ternate yang menurutnya tidak sesuai dengan fungsi APBD. “APBD yang digunakan untuk pembangunan rumah dinas walikota tentunya tidak sesuai dengan fungsinya dan bisa dikatakan APBD Kota Ternate tidak pro publik.
lanjut muamil Seharusnya, APBD diprioritaskan untuk kepentingan publik dan membiayai program prioritas pemerintah daerah yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan,” tegasnya.
Muamil juga. menambahkan bahwa kebijakan publik yang tidak pro publik terlihat dari alokasi anggaran (APBD) yang porsi terbesarnya justru untuk belanja aparat dan bukan untuk belanja publik guna kepentingan pelayanan publik. “Padahal, APBD disahkan atau disetujui oleh publik melalui wakilnya di DPRD. DPRD dengan fungsi budgeting seharusnya bisa mengawal pemanfaatan APBD oleh Pemkot dalam membiayai kegiatannya,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan